Home » Aceh » Dari Lima Fraksi DPRK Aceh Barat Empat Menolak Satu Sepakat Atas Raqan 2023

Dari Lima Fraksi DPRK Aceh Barat Empat Menolak Satu Sepakat Atas Raqan 2023

ACEH BARAT_Ada 5 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, dari empat Fraksi yang menolak Rancangan Qanun (Raqan) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Barat tahun anggaran 2023, hanya satu Fraksi yang menerima, Sabtu 6 Juni 2024.

Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli mengatakan dari penyampaian penolakan tersebut disampaikan oleh masing-masing juru bicara fraksi di Aula Sidang Paripurna DPRK Aceh Barat, Rabu (3/7) lalu, namun hanya 1 Fraksi yang menerima LKPJ Raqan tersebut.

“Iya, Empat fraksi menolak diantaranya Fraksi Partai PAN, Golkar, Gerindra dan Partai Aceh, menolak, hanya satu yang sepakat yakni Fraksi Partai Persatuan Demokrat Sejahtera (PeDeS),” ujar Ramli kepada Presentatif.

Kemudian Ramli menyebutkan hasil Raqan akan diteruskan kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

“Nanti kita tunggu aja proses nya di provinsi setelah rekapan lansung kita kirem kesana,”tutup Ramli.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…