Home » Hukum/Kriminal » Dana Desa Rp 31.1 Milyar Belum Dikembalikan, DPRK Nilai Ada Praktek Korupsi

Dana Desa Rp 31.1 Milyar Belum Dikembalikan, DPRK Nilai Ada Praktek Korupsi

IMG_20240424_073131

ACEH BARAT_Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat, Ramli SE, menduga Dana Desa (DD) sebanyak Rp 31.1 Milyar yang belum dikembalikan oleh setiap gampong ada praktek korupsi yang dilakukan. Hal tersebut diketahui pada saat pemaparan LKPJ ekseskutif di kantor setempat. 

“Pada pembahasan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) ditemukan angka korupsi dana desa sebesar Rp31.1 miliar,” kata Ramli, Selasa, 23 Maret 2024.

Ramli melihat, inspektorat seperti membiarkan begitu saja masalah dana desa yang belum dikembalikan tersebut yang diduga ada praktek korupsi, dirinya sangat menghawatirkan akan menimbulkan kerugian besar untuk kabupaten Aceh Barat.

“Jika praktek di usut tuntas praktek korupsi itu tidak akan terjadi lagi sebanyak itu, itu akan merugikan daerah,”tegas Ramli. 

Kata Ramli pihaknya sebelumnya sudah pihak inspektorat untuk melakukan tindakan lanjut terkait adanya temuan korupsi, akan tetapi pihak Inspektorat Aceh Barat tak menyelesaikannya.

“Sebelumnya sudah kita desak untuk usut tuntas terkait korupsi dana desa, namun tidak juga selesai, jika memang Inspektorat tidak mampu, maka serahkan ke pihak penegak hukum, agar kasus tersebut tidak terulang kembali di desa-desa,” ungkap Ramli.

Sementara Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, Zakaria, membenarkan adanya temuan korupsi dana desa sebanyak Rp 31.1 milyar, akan tetapi tidak menjelaskan secara rinci di desa mana saja yang diduga terjadi praktek korupsi.

“Jumlah dana desa diduga terjadinya praktek korupsi sebanyak Rp44 miliar lebih, yang sudah sudah dikembalikan Rp13 miliar, sisanya yang belum dikembalikan kisaran Rp31.1 miliar,” ungkap Zakaria.

Zakaria menyebutkan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut, kemudian langkah yanga akan dilakukan kedepan segera menyurati pihak pemerintah kecamatan untuk menyelesaikan seluruh temuan yang telah diaudit Inspektorat Aceh Barat.

“Jika ada itikad baik dari kepala desa ataupun perangkat desa sendiri untuk mengembalikan, kita akan terus berupaya mensosialisasikan di setiap kecamatan supaya dana desa dapat digunakan sebenar-benarnya,”(AF)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…