Home » Daerah » Cut Syazalisma Dinilai Gagal, Mendagri Diminta Segera Ganti Pj. Bupati Aceh Selatan

Cut Syazalisma Dinilai Gagal, Mendagri Diminta Segera Ganti Pj. Bupati Aceh Selatan

ACEH SELATAN_ Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma dianggap gagal memimpin di kabupaten Aceh Selatan, sehingga menyebabkan kondisi keuangan yang semakin memperhatinkan, Rabu, 10 Juli 2024.

Koordinator Gerakan Pemuda Negeri Pala (GerPALA), Fadhli Irman mengatakan kondisi keuangan Aceh Selatan yang semakin memprihatinkan yang membuktikan bahwa Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma telah gagal menjalankan amanah Menteri Dalam Negeri dalam memimpin Aceh Selatan.

“Secara fiskal, kondisi keuangan daerah Aceh Selatan sangat-sangat memprihatinkan, hal itu berdasarkan audit BPK pada tahun 2023 kabupaten Aceh Selatan mengalami kondisi defisit riil senilai Rp 142, 8 Milyar dengan hutang belanja teraudit senilai Rp 122,5 M,”kata Fadhli Irman.

Menurut Fadhli Irman, hal ini menunjukkan pemerintahan kabupaten Aceh Selatan sudah salah kelola kepemimpinannya sehingga berdampak kepada tata kelola keuangan daerah yang begitu kritis.

“Sebagai mantan Sekda dan Ketua Tim TAPA seharusnya Pj Bupati Aceh Selatan tidak terlalu ambisius dalam menghabiskan anggaran hingga membuat pemkab Aceh Selatan terutang hingga Rp 122,5 M, apalagi jika dilihat penggunaan anggaran tersebut tak jelas dampaknya untuk kepentingan masyarakat,”ujar Fadhli Irman.

Kata Irman, Pj Bupati Aceh Selatan juga terkesan terlalu berani hingga menyedot alokasi anggaran eanmark yang pada notabenenya dibatasi penggunaan anggarannya. 

Bahkan, dampak dari kebijakan Pj Bupati Aceh Selatan tersebut sebanyak Rp. 15,9 M SP2D yang diterbitkan tidak dapat dicairkan karena tidak tersedianya anggaran.

“Dampak daripada kesalahan tata kelola keuangan daerah di bawah kepemimpinan Cut Syazalisma ini bisa mengakhibatkan banyaknya kegiatan dan program pemerintahan terhambat pada tahun anggaran 2024 karena tidak tersedianya anggaran daerah,” ucap Fadhli Irman.

Selain itu, potensi tidak netralnya Pj Bupati Aceh Selatan pada penyelenggaraan Pilkada 2024 juga terbuka lebat mengingat adanya kemungkinan politik balas jasa dengan mantan pimpinannya yang telah mengorbitkannya hingga menjadi Sekda.

“Meskipun tidak terlibat langsung, namun pembiaran Pj Bupati Cut Syazalisma terkait stabilitas perangkat daerah atau ASN untuk cenderung atau mendukung kerja politik salah satu bakal calon kandidat juga menjadi barometer keberpihakan dan berpotensi merusak netralitas Pj Kepala Daerah,”tegas Fadhli Irman.

Fadhli Irman menyebutkan jika hal itu terjadi maka bukan hanya stabilitas keuangan daerah dan ekonomi masyarakat yang berimbas tapi stabilitas politik juga akan sangat memprihatinkan.

Fadhli Irman menyampaikan bahwa GerPALA meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk segera mengganti Pj Bupati demi menyelamatkan Pemerintahan Aceh Selatan dari ambang kehancuran.

“Jika Mendagri sebagai pemberi mandat melakukan pembiaran, maka kita khawatir hal ini akan menjatuhkan citra Pemerintah pusat di mata rakyat. Sehingga sebagai masyarakat kita berharap agar Mendagri dapat segera mengganti Pj Bupati Aceh Selatan demi menyelamatkan tata kelola pemerintahan di daerah berjuluk negeri pala ini,” tutup harap Irman.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…