Home » Aceh » Cegah Pungli Penyelenggaraan PPDB: Ombudsman Gandeng KPK dan BPMP

Cegah Pungli Penyelenggaraan PPDB: Ombudsman Gandeng KPK dan BPMP

IMG-20240611-WA0004

BANDA ACEH_ Ombudsman RI Perwakilan Aceh melaksanakan serangkaian kegiatan untuk mengawasi penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024. Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi (rakor) melalui zoom meeting yang diikuti oleh 740 peserta.

Peserta yang hadir terdiri dari unsur Kepala Sekolah SMA/SMP/SD dan komite, Kepala Madrasah MA/MTs/MI dan komite, Inspektorat Aceh, Inspektorat Kab/Kota, Kadis Pendidikan Kab/Kota serta Kakantor Kemenag Kab/Kota se Aceh.

Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Anggota Pimpinan Ombudsman RI Indraza Marzuki Rais. 

“Banyak kesalahan berulang dari tahun ke tahun. Perlu perbaikan regulasi dan koordinasi,” demikian disampaikan Indraza saat memberi sambutan sekaligus membuka rakor, Senin, 10 Juni 2024.

Menurut Indraza, korupsi dalam dunia pendidikan tidak sejalan dengan tujuan pendirian negara, “mencerdaskan kehidupan bangsa.”

“Ini korupsi intelektual. Tidak boleh dibiarkan,” tegasnya. 

Indraza mengajak seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk bekerja sama dan berkoordinasi.

Penyelenggaraan PPDB perlu diawasi oleh semua unsur dari semua pemangku kepentingan: masyarakat, pemerintah, orang tua siswa, guru, hingga media dan jurnalis independen. 

Hadir sebagai narasumber Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Agus Priyanto dan 

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Aceh Muhammad Anies, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI di Aceh, Dian Rubianty, SE.Ak., MPA.

Pada acara ini Kepala Dinas Pendidikan Aceh menyampaikan komitmen Pemerintah untuk satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi untuk melaksanakan PPDB yang objektif, transparan dan akuntabel. Hal serupa juga disampaikan perwakilan dari Kantor Wilayah Kemenag Aceh sebagai _leading_ satuan pendidikan di bawah kementerian Agama di wilayah Aceh.

KPK sudah menyampaikan SE PPDB

“Kalau korupsi terjadi di sekolah, bagaimana nasib pendidikan kita.”

Oleh karena itu, KPK minta inspektorat melakukan monitoring dan review terkait penyelenggaraan PPDB. 

PPDB yang berintegritas bukan hanya akan meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah (APS), tapi juga mendukung kualitas pembelajaran prima, distribusi kualitas pendidikan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah tanah air.

“Upaya memindahkan anak masuk dalam KK orang tua yang lain adalah tindakan manipulatif dan tak boleh dibiarkan,” tegas Kepala BPMP Aceh.

“Tidak ada sekolah favorit. Semua sekolah harus memberikan pelayanan terbaik yang merata untuk semua peserta belajar, guru, dan orang tua siswa, serta masyarakat secara umum. Adalah tugas kita bersama untuk memastikan hal ini,” tegasnya lagi.

Kegiatan rakor ditutup dengan beberapa kesepakatan tindak-lanjut, diantaranya koordinasi pengawasan yang dilakukan bersama Ombudsman, KPK dan BPMP.

Selain turun ke satuan pendidikan seperti tahun lalu, Ombudsman juga membuka posko pengaduan dari berbagai kanal.

“Mari awasi bersama, tegur dan laporkan. Ada mekanisme identitas pelapor dirahasiakan,” pungkas Dian di akhir rakor. () 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…