Home » Aceh » Camat Samadua Diminta Buka Suara Jangan Bungkam Seribu Bahasa, Kritik IMPS Disebut sebagai Alarm Moral Anak Muda

Camat Samadua Diminta Buka Suara Jangan Bungkam Seribu Bahasa, Kritik IMPS Disebut sebagai Alarm Moral Anak Muda

IMG-20251018-WA0012

BANDA ACEH – Suara mahasiswa Samadua kembali menggema, kali ini menyoroti dugaan intervensi Camat dalam penerbitan rekomendasi tambang. Namun di tengah riuh tudingan, muncul suara yang menyejukkan dari kalangan senior diaspora Samadua di Banda Aceh.

Dadam Iswanda, perwakilan Ikatan Kekeluargaan Samadua Aceh Selatan (IKSAS) di Banda Aceh, yang menilai kritik Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua (IMPS) Fatan Sabilulhaq bukan serangan, melainkan bentuk kepedulian dan keberanian moral generasi muda terhadap tata kelola pemerintahan yang kian kehilangan transparansi.

“Kritik Fatan itu bukan kegaduhan, tapi panggilan nurani. Justru Camat Samadua seharusnya segera memberikan klarifikasi terbuka, bukan bungkam seribu bahasa. Diam hanya akan memperkuat dugaan publik bahwa ada kebenaran yang sengaja disembunyikan,” ujar Dadam Iswanda di Banda Aceh, Sabtu, 18 Oktober 2025.

Menurut informasi yang ia peroleh, Fatan memiliki foto surat rekomendasi tambang dan rekaman suara yang menyebut bahwa rekomendasi itu dibuat atas perintah Camat Samadua, bahkan dengan dalih arahan dari bupati Aceh Selatan.

“Karena itulah Fatan menyatakan siap melapor ke Ombudsman RI Perwakilan Aceh bila surat itu tak segera dicabut. Ia tidak asal bicara,” tambah Dadam.

Menariknya, kata Dadam, Ketua IMPS Fatan memilih tidak menyebarkan rekaman itu ke publik, sebuah sikap yang oleh Dadam disebut sebagai bentuk kedewasaan dan tanggung jawab moral untuk tidak memperkeruh suasana.

“Anak muda ini justru menahan diri. Ia memilih jalur etis ketimbang sensasi. Tuduhan bahwa ia menciptakan kegaduhan jelas tidak berdasar,” tegas Dadam.

Menurutnya, yang diperlukan saat ini bukan pembungkaman suara mahasiswa, tetapi klarifikasi terbuka dan jujur dari pejabat publik yang disebut-sebut dalam polemik tersebut.

“Kritik adalah vitamin demokrasi. Jika pejabat alergi terhadap kritik, maka yang sakit bukan mahasiswa, tapi sistemnya,” kata Dadam tajam.

Ia menambahkan, Camat dan pemerintah daerah semestinya menyambut kritik itu sebagai bentuk kontrol sosial, bukan ancaman. Sebab, di balik persoalan surat tambang ini, masyarakat Samadua sejatinya hanya ingin satu hal: pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan perusahaan tambang. 

 
 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…