Home » Hukum/Kriminal » Caleg PKB Laporkan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Agara, Diduga Ada Penggelembungan Suara

Caleg PKB Laporkan Pelanggaran Pemilu ke Bawaslu Agara, Diduga Ada Penggelembungan Suara

10_57_52_5736ebdf-4322-45c1-b35b-dcaced7b04b0-1856951568

ACEH TENGGARA_Salah seorang caleg Dapil IV Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu.

Laporan terjadinya dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu pada 14 Febuari 2024 lalu tersebut dilaporkan oleh Asaluddin, salah seorang caleg yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kepada Presentatif, Selasa (20/02) Asaluddin, membenarkan pada (19/20) kemarin, pihaknya telah membuat laporan dugaan pelanggaran Pemilu Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Kota di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Kecamatan Lawe Alas kepada Bawaslu Agara dengan tanda bukti pelaporan Nomor : 005/LP/PL/Kab/01.14/II/2024.

“Laporan tersebut langsung diterima oleh Staf penanganan pelanggaran Bawaslu Aceh Tenggara, Reza Farhan, ” ungkap Asaluddin.

Asaluddin menyebutkan, pihaknya juga sudah memberikan sejumlah alat bukti yang cukup kuat kepada Bawaslu Kabupaten Agara sebagai alat pendukung pelaporan.

Dijelaskannya, adapun sejumlah alat bukti yang kita serahkan tersebut salah satunya berupa salinan C1 pada 13 TPS di Kecamatan Lawe Alas yang kita laporkan kepada Bawaslu Agara.

Menurutnya, 13 TPS dilaporkan pihaknya tersebut diduga kuat telah melakukan pelanggaran Pemilu, salah satunya PPS dan KPPS tidak dapat menunjukkan salinan formulir C6, terdapat jumlah pemilih tidak sesuai dengan daftar hadir, terdapat data sebagai pemilih khusus akan tetapi petugas tidak dapat menunjukkan poto copy KTP pemilih khusus tersebut kepada saksi partai.

Asaluddin juga menambahkan, selain itu pihaknya juga mendapati di beberapa TPS tersebut sejumlah pemilih yang sudah meninggal dunia dan pemilih yang berada di luar negeri tetap melakukan hak pilihnya.

“Hal tersebut kita dapati dari daftar hadir pemilih di beberapa TPS yang kita terima dari saksi Kecamatan. Atas kejadian itu kita menduga kuat ada oknum PPS dan KPPS telah melakukan pengelembungan suara, ” Sebut Asaluddin.

Selain dugaan penggelembungan suara yg terjadi 13 TPS tersebut kita juga menduga kuat TPS yang lain juga melakukan pelanggaran serupa.

“Demi menjaga marwah demokrasi dan memenuhi azas pemilu maka kami sebagai pihak pelapor pelanggaran pemilu mendesak Bawaslu untuk merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang kepada KIP, ” pungkas Asaluddin.(Sultan Habibi)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…