Home » Aceh » Cabut Rekomendasi IUP Perusahaan Tambang, Masady : Bupati Abdya Lebih Membela Kepentingan Rakyat

Cabut Rekomendasi IUP Perusahaan Tambang, Masady : Bupati Abdya Lebih Membela Kepentingan Rakyat

IMG-20251011-WA0037

ABDYA – Di tengah riuhnya kepentingan modal dan janji investasi yang sering kali membungkam suara rakyat, sebuah keputusan sederhana dari Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, S.Sos., M.S.P., justru menggema jauh melampaui ruang kantornya.

Pada 8 Oktober 2025, Bupati Safaruddin menandatangani surat bernomor 500.10.2.3/2422, selembar dokumen resmi yang mencabut rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) milik PT. Laguna Jaya Tambang.

Tak banyak pemimpin yang berani melawan arus. Namun Safaruddin memilih jalan yang tak populer, berpihak kepada rakyat dan lingkungan.

Langkah tegas itu menjadi tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Aceh Nomor 8/INSTR/2025 tentang Penataan dan Penertiban Perizinan dan Non-Perizinan Usaha Sektor Sumber Daya Alam. Tapi di balik bahasa birokrasi yang kaku, keputusan itu menyimpan makna yang lebih dalam bahwa sebuah pernyataan moral bahwa tanah, air, dan udara bukan sekadar angka dalam laporan perusahaan, melainkan sumber hidup bagi rakyatnya.

“Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya akan menata kembali usaha sektor sumber daya alam, khususnya pertambangan, sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat lokal,” tulis Bupati Safaruddin dalam surat yang ditujukan kepada Gubernur Aceh.

Keputusan tersebut sontak mendapat dukungan luas dari masyarakat, terutama di kawasan Manggeng Raya, wilayah yang disebut-sebut menjadi lokasi rencana eksplorasi perusahaan tambang tersebut.

Dari sana, suara dukungan datang lantang dari Masady Manggeng, politisi PDI Perjuangan dan putra asli daerah setempat.

“Saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bupati Aceh Barat Daya, Dr. Safaruddin, atas langkah tegas dan berpihak kepada rakyat dalam mencabut rekomendasi WIUP PT. Laguna Jaya Tambang di kawasan Manggeng Raya,” kata Masady, Sabtu, 11 Oktober 2025 malam.

Baginya, keputusan itu bukan sekadar urusan administrasi, tapi sebuah keberanian politik yang langka.

“Ini keputusan moral, bukan hanya teknis. Bupati menegaskan bahwa suara rakyat lebih berharga daripada tekanan korporasi,” ujarnya.

Masady mengenal betul tanah kelahirannya bahwa hamparan sawah, sungai yang tenang, dan kebun rakyat yang menggantungkan hidup pada keseimbangan alam.

Ia tahu, setiap izin tambang baru selalu diiringi keresahan tentang air yang mungkin tercemar, udara yang mungkin berubah, dan masa depan yang mungkin tak lagi sama. Karena itu, keputusan Safaruddin bagi warga Manggeng Raya terasa seperti napas segar di tengah sesak kepentingan modal.

“Keputusan ini menunjukkan bahwa pemerintah masih punya hati. Bupati Safaruddin telah menempatkan kepentingan rakyat dan kelestarian lingkungan di atas segalanya,” tambahnya.

Langkah itu sekaligus membuka ruang bagi arah baru pembangunan daerah, menata kembali sektor pertambangan agar berpihak kepada rakyat kecil melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang legal dan ramah lingkungan.

Bagi sebagian orang, selembar surat pencabutan izin mungkin tak berarti banyak. Namun bagi masyarakat Manggeng Raya, surat itu adalah simbol harapan bahwa keadilan masih bisa ditegakkan, dan pemimpin masih bisa berpihak.

“Kita butuh lebih banyak pemimpin seperti ini. Karena sejatinya, emas yang paling berharga bukan yang digali dari tanah, melainkan kepercayaan rakyat yang tumbuh dari ketegasan dan kejujuran,” tutup Masady.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…