Home » Daerah » Bupati Tolak Mobil Dinas Baru, Ini Kata Anggota DPRK Aceh Selatan

Bupati Tolak Mobil Dinas Baru, Ini Kata Anggota DPRK Aceh Selatan

20250208-img-20250208-235453

ACEH SELATAN – Langkah Bupati Aceh Selatan H.Mirwan menolak mobil dinas baru dan lebih menggunakan mobil pribadi, disambut positif oleh DPRK Aceh Selatan. Sebab, ditengah kondisi keuangan daerah yang sedang kurang sehat, langkah penghematan anggaran merupakan salah satu solusi yang tepat. Konon, kabarnya Dana Alokasi Umum (DAU) Aceh Selatan tahun 2025 juga mengalami pemangkasan anggaran.

Anggota DPRK Aceh Selatan, Alja Yusnadi saat dihubungi Presentatif,. Selasa 18 Februari 2025 mengatakan, apa yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan H.Mirwan merupakan langkah yang sangat tepat ditengah kondisi keuangan daerah saat ini.

Begitupun, apa yang dilakukan oleh H.Mirwan ini hendaknya diikuti oleh para kepala SKPK dalam upaya melakukan penghematan anggaran sehingga persoalan defisit anggaran dapat segera teratasi.

“Kita berikan apresiasi kepada Pak Bupati yang telah melakukan langkah penghematan anggaran yang dimulai dari mobil dinas dan langkah ini hendaknya diikuti oleh kepala SKPK yang ada di Aceh Selatan, ” kata Sekretaris Komisi II DPRK ini.

Lebih lanjut, mantan ketua PDIP Aceh Selatan itu menjelaskan, salah satu upaya untuk mengatasi , defisit anggaran adalah dengan melakukan penghematan dalam penggunaan anggaran. Sebab, dengan langkah tersebut diharapkan akan mampu mengatasi masalah defisit yang sedang menimpa Kabupaten Aceh Selatan saat ini.

“Kondisi defisit anggaran ini hampir terjadi di seluruh Kabupaten/kota di Aceh, hanya saja jumlahnya yang berbeda-beda,” lanjut Alja Yusnadi.

Alja menambahkan, dirinya yakin dan optimis H.Mirwan mampu untuk menyelesaikan persoalan defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan. Salah satunya adalah dengan cara menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) dan memanfaatkan sektor-sektor lainnya serta menjadikan BUMD sebagai ujung tombak dalam peningkatan PAD di Kabupaten Aceh Selatan.

” Saya berkeyakinan, Pak Bupati akan mampu mengatasi persoalan defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Aceh Selatan,” tutup Alja Yusnadi|HS

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…