Home » Daerah » Bupati Safwandi Minta ASN dan Aparatur Gampong Jadi Teladan Bayar Pajak

Bupati Safwandi Minta ASN dan Aparatur Gampong Jadi Teladan Bayar Pajak

InCollage_20251008_181509240

ACEH JAYA – Bupati Aceh Jaya, Safwandi, S.Sos, mengimbau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan aparatur gampong di wilayahnya untuk menjadi teladan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Ajakan itu disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi penopang utama pembangunan Aceh Jaya.

“Sebagai abdi negara dan panutan di tengah masyarakat, kita harus memberi contoh dalam memenuhi kewajiban pajak. Setiap rupiah dari PBB-P2 akan kembali ke rakyat melalui pembangunan dan peningkatan kesejahteraan,” kata Safwandi di Calang, Rabu, 8Oktober 2025.

Pernyataan Bupati tersebut disertai dengan penerbitan Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pembayaran PBB-P2 bagi ASN, PPPK, dan Aparatur Gampong. Dalam aturan itu, setiap aparatur diwajibkan melampirkan bukti lunas pembayaran PBB-P2 sebelum menerima hak keuangan dari pemerintah daerah.

Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dan para keuchik diminta untuk menunda pencairan gaji atau tunjangan bagi aparatur yang belum melunasi pajak tahun berjalan maupun tunggakan sebelumnya.

Langkah tegas itu, menurut Safwandi, bukan bentuk hukuman, melainkan dorongan agar kesadaran pajak tumbuh dari kalangan aparatur sendiri. Ia menegaskan, aparatur daerah harus menjadi motor penggerak perubahan perilaku pajak di tengah masyarakat.

“Camat dan keuchik harus memastikan pelaksanaan ini berjalan efektif. Kalau aparatur menjadi contoh, masyarakat akan ikut tertib membayar pajak,” ujarnya.

Safwandi optimistis, peningkatan kepatuhan pajak akan berdampak langsung terhadap kapasitas fiskal daerah. Dengan PAD yang kuat, kata dia, pemerintah bisa mempercepat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan.

“Gotong royong dalam membangun daerah bukan hanya lewat kerja fisik, tapi juga lewat kepatuhan membayar pajak. Ini bentuk tanggung jawab kita sebagai pelayan publik,” tutur Safwandi. (SN)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…