Presentatif.Com || Kutacane– Pernyataan Bupati Aceh Tenggara terkait proyek bronjong yang tengah menjadi sorotan publik memicu polemik. Saat dikonfirmasi awak media, bupati menyebut proyek tersebut bukan berada dalam kewenangannya dan mengarahkan agar konfirmasi dilakukan langsung ke dinas terkait di Banda Aceh.
Pernyataan itu sontak menuai respons kritis dari berbagai kalangan. Publik menilai, meskipun secara teknis proyek tersebut bisa berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi atau pusat, namun sebagai kepala daerah, bupati tidak bisa sepenuhnya melepaskan tanggung jawab.
Secara administratif, proyek yang bersumber dari APBN atau dikelola oleh instansi provinsi maupun BUMN memang bukan menjadi kewenangan langsung pemerintah kabupaten. Dalam konteks ini, arahan bupati agar media mengonfirmasi ke instansi terkait dinilai sah secara prosedural.
Namun, persoalan tidak berhenti pada aspek administratif semata.
Ketua LSM KOREK Provinsi Aceh, Irwansyah Putra, menegaskan bahwa sikap tersebut dinilai belum mencerminkan tanggung jawab penuh sebagai kepala daerah.
“Secara aturan mungkin bukan kewenangan teknis beliau, tapi sebagai kepala daerah tidak bisa lepas tangan. Harus tetap ada kontrol, pengawasan, dan respon terhadap persoalan yang terjadi di wilayahnya,” tegas Irwansyah Putra dalam keterangan tertulisnya pada Kamis (30/4/26)
Lebih lanjut, Irwansyah juga menyoroti potensi kerugian daerah jika dugaan penggunaan material galian C ilegal benar terjadi dalam proyek tersebut. Menurutnya, persoalan ini tidak hanya menyangkut aspek teknis pekerjaan, tetapi juga berdampak langsung terhadap pendapatan daerah.
“Kalau proyek memakai material galian C ilegal, tentu tidak membayar pajak yang seharusnya menjadi sumber PAD Kabupaten Aceh Tenggara. Sementara jika menggunakan material dari tambang yang legal, itu bisa menunjang pemasukan ke kas daerah,” ujarnya.
Ia menjelaskan, penggunaan material dari sumber tidak berizin berpotensi membuat daerah kehilangan pendapatan yang seharusnya bisa diperoleh dari setiap aktivitas pengangkutan material.
“Artinya, kalau proyek bronjong di Aceh Tenggara memakai pasir atau batu dari sungai yang tidak berizin, maka nol PAD yang masuk ke Pemkab. Padahal kalau legal, setiap satu truk material dikenakan pajak sesuai Perda yang berlaku,” tambahnya.
Karena itu, Irwansyah menegaskan bahwa proyek pemerintah seharusnya menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan, termasuk dalam penggunaan material.
“Proyek pemerintah wajib memastikan material galian C yang digunakan berasal dari tambang berizin. Selain mendukung PAD, juga untuk menghindari pelanggaran hukum,” tegasnya lagi.
Ia menambahkan, dalam sistem pemerintahan daerah, bupati memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan. Termasuk di dalamnya melakukan koordinasi lintas instansi, memerintahkan dinas terkait untuk turun ke lapangan, hingga menyurati pihak pelaksana proyek jika ditemukan kejanggalan.
Bahkan, jika terdapat dugaan pelanggaran seperti penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi atau ilegal, kepala daerah dinilai memiliki kewajiban moral dan administratif untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Desakan publik pun kian menguat agar persoalan ini tidak berujung pada saling lempar kewenangan. Masyarakat meminta adanya langkah konkret dari pemerintah daerah, serta tindakan tegas dari aparat penegak hukum seperti Polres Aceh Tenggara dan Polda Aceh.
Di sisi lain, transparansi dari pihak pelaksana proyek dan instansi terkait di tingkat provinsi juga dinilai sangat penting guna meredam polemik yang terus berkembang.
Hingga kini, dugaan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi maupun tidak berizin dalam proyek bronjong tersebut masih menjadi perhatian serius. Publik menilai, yang dibutuhkan bukan sekadar klarifikasi, melainkan tindakan nyata untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
Kini, masyarakat menunggu sikap tegas, apakah pernyataan “bukan kewenangan” akan diikuti dengan langkah koordinasi dan pengawasan, atau justru menjadi alasan untuk tidak bertindak. Pungkas Irwansyah Putra








