Home » Daerah » Bupati Aceh Tenggara Kumpulkan Kepala Puskesmas, Tekankan Transparansi Mengelola Dana BOK dan JKN

Bupati Aceh Tenggara Kumpulkan Kepala Puskesmas, Tekankan Transparansi Mengelola Dana BOK dan JKN

21_44_57_Bupati_Aceh_Tenggara_HM_Salim_Fakhry

ACEH TENGGARA_ Bupati Aceh Tenggara H M Salim Fakhry mengumpulkan seluruh Kepala Puskesmas (Kapus), bendahara, dan Kepala Tata Usaha (KTU) Puskesmas dalam sebuah pertemuan di Opprom Setdakab, Selasa 11 Maret 2025.

Dalam agenda silaturahmi tersebut, Salim Fakhry menegaskan agar seluruh Kapus tidak menyelewengkan dana insentif staf honorer dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersumber dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Dibawah kepimpinan saya dan Wakil Bupati Heri Al Hilal, kami ingin mengubah pola pemerintahan dengan menekankan kebersamaan dan transparansi. Pengawasan dana BOK harus diperketat, sesuai dengan arahan Presiden dalam retreat di Akmil Magelang,” ujar Salim Fakhry.

Salim menegaskan bahwa dalam kepemimpinannya, tidak ada praktik setoran ke pemimpin.

“Kami ingin mengubah pola pikir dan meningkatkan disiplin serta prestasi para pejabat PNS. Jika Kapus mampu membenahi puskesmas dengan baik, tidak akan ada mutasi atau rotasi jabatan. Sampai saat ini, saya belum menandatangani mutasi apapun,” tegasnya.

Salim Fakhry juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk infrastruktur dasar seperti toilet di puskesmas.

“Jangan sampai ada puskesmas yang memiliki toilet yang tidak bagus dan ini disampaikan pak Presiden Prabowo sebelumnya kepada seluruh Kepala Daerah pada Retreat di Akmil Magelang. Hal ini harus menjadi perhatian dan untuk berbenah mulai dari pelayanan hingga infrastruktur yang kecil-kecil agar diperhatikan untuk ditata kearah yang lebih baik lagi,” tambahnya.

Disisi lain, Bupati Aceh Tenggara juga menyinggung terkait penggunaan dana BOK untuk non fisik.

Serta dana JKN 60 persen untuk jasa pelayanan dan 40 persen untuk pembelian pengadaan obat-obatan.

Manfaatkan dana yang ada sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis), seperti meningkatkan pelayanan kesehatan dan pencegahan stunting.

Sementara itu Ketua Komisi D DPRK Aceh Tenggara, Tgk Marwan Husni mengharapkan agar anggaran rutin dikelola langsung oleh masing-masing Puskemas, bukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Aceh Tenggara.

Kemudian, Tgk Marwan juga meminta agar pengelolaan dana BOK dan JKN harus transparan bagi tenaga medis dan staf.

“Kepala Puskesmas juga tidak boleh melakukan intervensi terhadap stafnya dalam penggunaan dana tersebut,” ujar Politikus Partai Amanat Nasional (PAN).

Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati dr Heri Al Hilal, Kepala Dinas Kesehatan Rosita Astuti, Anggota Komisi D DPRK Aceh Tenggara Abi Hasan dan pejabat lainnya.

(Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…