Home » Daerah » Bupati Aceh Selatan Tegaskan Akan Evaluasi Menyeluruh terhadap Tumpang Tindih Rekomendasi IUP

Bupati Aceh Selatan Tegaskan Akan Evaluasi Menyeluruh terhadap Tumpang Tindih Rekomendasi IUP

IMG-20250623-WA0053

ACEH SELATAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menegaskan belum dapat memproses permohonan pembaruan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang diajukan PT Menara Kembar Abadi (MKA). Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, menyatakan kebijakan ini merupakan langkah kehati-hatian setelah ditemukan indikasi tumpang tindih wilayah dengan beberapa pihak lain di kawasan yang sama.

Mirwan menjelaskan bahwa evaluasi teknis dan administratif harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keberlanjutan lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Ia menekankan bahwa izin pertambangan tidak boleh hanya dilihat sebagai urusan administrasi, tetapi menyangkut tata ruang, kelestarian lingkungan, serta kemaslahatan publik.

“Untuk sementara, proses rekomendasi kami hentikan sampai evaluasi menyeluruh terhadap semua dokumen, data lapangan, dan pihak-pihak yang terlibat selesai. Ini bukan hanya menyangkut satu perusahaan, tetapi keseluruhan wilayah yang berpotensi bersinggungan,” ujar Mirwan di Banda Aceh.

Kebijakan tersebut sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengharuskan setiap penerbitan izin mempertimbangkan kepentingan daerah dan kelestarian lingkungan. Selain itu, langkah ini juga mengikuti Instruksi Gubernur Aceh Nomor 8/INSTR/2025 tentang Penataan dan Penertiban Perizinan Sumber Daya Alam, yang menegaskan bahwa penerbitan izin harus dilakukan melalui verifikasi lapangan dan peninjauan potensi konflik ruang.

Mirwan menyebutkan bahwa Pemkab Aceh Selatan juga akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh IUP Eksplorasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa tidak ada izin yang berada di wilayah tumpang tindih, serta menghindari potensi konflik lahan dengan masyarakat.

Lebih jauh, Mirwan menyampaikan bahwa arah kebijakan nasional dalam pengelolaan pertambangan juga telah berubah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 sebagai turunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Minerba, pemerintah pusat memberi prioritas pengelolaan tambang kepada BUMD, koperasi, serta Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Sejalan dengan kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sedang menyiapkan pembentukan Holding BUMD yang akan memiliki anak perusahaan di sektor pertambangan. Model ini akan memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral memberikan nilai tambah langsung bagi daerah, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat setempat, serta menghindari penguasaan oleh pihak tertentu,” tegasnya.

Terkait gugatan hukum yang diajukan PT Menara Kembar Abadi, Mirwan menegaskan bahwa pemerintah daerah menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia menekankan bahwa Pemkab tetap berpegang pada prinsip kepastian regulasi dan perlindungan kepentingan masyarakat.

“Kami menghormati hak hukum setiap pihak, tetapi kami juga memiliki kewajiban memastikan bahwa setiap izin dikeluarkan secara tertib, sesuai aturan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan,” katanya.

Mirwan menambahkan bahwa penghentian sementara proses rekomendasi bukan berarti menutup pintu bagi investor. Aceh Selatan tetap terbuka bagi investasi yang bertanggung jawab, transparan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami ingin investasi yang membawa manfaat, menambah lapangan kerja, memperkuat ekonomi rakyat, dan menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, kami berharap semua pihak memahami dan menghormati proses evaluasi yang sedang berjalan,” pungkas Bupati Mirwan.(Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…