BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Partai Aceh, Salmawati, SE., MM, atau yang akrab disapa Bunda Salma, menyerukan agar penanganan dugaan pelanggaran oleh PT Beri Mineral Utama (PT BMU) di Kabupaten Aceh Selatan dilakukan secara transparan, adil, dan proporsional.
Menurut Bunda Salma, pengawasan terhadap kasus tersebut penting agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dan polemik di tengah masyarakat. Ia menegaskan, proses hukum maupun administrasi yang sedang berjalan harus benar-benar terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Setiap persoalan pertambangan, terutama yang berdampak pada lingkungan dan menyangkut perubahan izin, seperti dari bijih besi menjadi emas, harus dikawal secara transparan. Ini tanggung jawab moral kita semua, demi menjaga investasi yang sehat dan kelestarian lingkungan Aceh,” ujarnya saat dihubungi Serambi Indonesia, Sabtu, 8 Oktober 2025.
Pernyataan itu disampaikan menanggapi desakan Ketua Inisiator Muda Nusantara (IMN), Ilham Rizky Maulana, yang meminta Kapolda Aceh menuntaskan penyelidikan dugaan tindak pidana lingkungan yang melibatkan PT BMU.
Bunda Salma menegaskan, Komisi III DPRA memberi perhatian khusus terhadap sektor pertambangan dan iklim investasi di Aceh. Ia berharap setiap investor yang masuk dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah, bukan sebaliknya menjadi beban lingkungan.
“Kami menghargai langkah aparat penegak hukum dan instansi teknis yang sudah bekerja. Kalau memang ada pelanggaran pidana, silakan diproses sesuai hukum. Tapi kalau tidak ada, pencabutan izin sudah cukup sebagai bentuk penegakan aturan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRA akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pertambangan di Aceh tidak keluar dari koridor hukum dan kepentingan rakyat.
“Kami mendorong sinergi antara pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat supaya masalah seperti ini tidak berlarut-larut. Prinsipnya, semua harus terbuka, objektif, dan berpihak pada keadilan,” tutupnya.(DNQ)








