Home » Aceh » BPKS Sabang Jadi Lokus Studi Lapangan PKA II LAN RI, Soroti Kepemimpinan Adaptif dan Tata Kelola Berintegritas

BPKS Sabang Jadi Lokus Studi Lapangan PKA II LAN RI, Soroti Kepemimpinan Adaptif dan Tata Kelola Berintegritas

IMG-20251012-WA0044

SABANG – Di ujung barat Nusantara, di mana laut biru bertemu angin Samudra Hindia, sekelompok pejabat muda peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) II Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI menjejakkan kaki di Sabang. Mereka tak sekadar datang berkunjung, melainkan belajar langsung bagaimana sebuah lembaga negara mengelola kawasan strategis nasional dengan kepemimpinan yang adaptif dan tata kelola berintegritas. Tempat belajar itu adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS).

Ketua Kelas Kelompok 1 sekaligus Ketua Angkatan PKA II Tahun 2025, Mulizar, S.Pd., M.Pd., mengatakan bahwa BPKS Sabang menjadi contoh nyata penerapan kepemimpinan publik yang mampu beradaptasi dengan perubahan global tanpa kehilangan arah.

“Kami melihat BPKS Sabang memiliki pola kepemimpinan adaptif yang kuat yang mampu menyesuaikan strategi dengan dinamika kebijakan dan tantangan tata kelola, tanpa kehilangan arah terhadap visi besar nasional,” ujarnya, Minggu, 12 Oktober 2025.

Menurut Mulizar, BPKS memainkan peran strategis dalam mendorong investasi, perdagangan bebas, dan pengembangan pariwisata bahari. Dengan visi “Mewujudkan Pengembangan KPBPB Sabang yang berdaya saing, berwawasan maritim, dan terhubung secara global dalam mendukung Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”, BPKS dinilai konsisten menerapkan prinsip transparansi dan kolaborasi lintas sektor.

Berdasarkan hasil studi lapangan, BPKS mengelola aset negara senilai Rp3,19 triliun, meliputi tanah, pelabuhan, properti investasi, dan sarana operasional. Dalam periode 2020-2023, lembaga ini telah merealisasikan pembangunan infrastruktur senilai Rp119,53 miliar, dengan fokus pada pengembangan pelabuhan, peningkatan konektivitas jalan, dan revitalisasi destinasi wisata. Dampaknya terasa nyata: pertumbuhan ekonomi Sabang meningkat dari -2,63% pada 2020 menjadi 2,96% pada 2023, disertai lonjakan pendapatan sektor pariwisata.

Namun, para peserta PKA juga mencatat adanya tantangan mendasar, seperti belum terbitnya Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) dan belum dimilikinya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh BPKS. Dua persoalan ini dinilai membatasi fleksibilitas dan efisiensi lembaga dalam mengelola potensi investasi.

Untuk itu, tim studi lapangan merekomendasikan penguatan kewenangan BPKS melalui pemberian HPL sebagaimana diterapkan di BP Batam. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi investor sekaligus mempercepat laju pembangunan ekonomi kawasan.

Selain itu, peserta juga mengusulkan inovasi Gerai Layanan Terpadu Digital, yaitu platform daring yang mengintegrasikan proses perizinan dan penyebaran informasi investasi untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

Mulizar menegaskan, praktik kepemimpinan yang ditunjukkan oleh BPKS menjadi cerminan penting bagi peserta pelatihan tentang bagaimana nilai integritas dan adaptasi harus berjalan beriringan.

“Kunci keberhasilan BPKS terletak pada kemampuan memimpin dengan nilai integritas, adaptasi, dan inovasi. Kepemimpinan yang kuat bukan hanya soal visi, tapi juga keberanian menghadapi ketidakpastian dengan solusi konkret,” tegasnya.

Informasi dan data lapangan diperoleh langsung dari Kepala BPKS Dr. Iskandar serta Deputi Komersial dan Investasi Teuku Adriansyah, yang memaparkan strategi kelembagaan, capaian pembangunan, dan arah kebijakan penguatan kawasan maritim Sabang.

Melalui pendekatan Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound (SMART), hasil studi lapangan ini diharapkan dapat memperkuat kelembagaan BPKS Sabang, menciptakan kepastian hukum, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis maritim yang inklusif dan berkelanjutan.(DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…