Home » Aceh » BPKP Aceh Nilai PDAM Tirta Aceh Tenggara Kurang Sehat

BPKP Aceh Nilai PDAM Tirta Aceh Tenggara Kurang Sehat

16_28_16_20240613-img-20240613-150712

ACEH TENGGARA_ Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Aceh Tenggara (Agara) mendapat penilaian “Kurang Sehat” dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh. Sedikitnya terdapat 7 Miliar selisih angka rasio operasional dan pendapatan operasi diduga menjadi penyebabnya. 

Hal itu diketahui berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor: ST-233/PW01/4/2024, pada 30 April 2024, menerangkan BPKP Aceh telah melakukan hasil evaluasi kinerja terhadap PDAM Tirta Agara.

Dari hasil evaluasi, BPKP Aceh menilai kinerja PDAM Tirta Agara berkategori “Kurang Sehat”, mengalami peningkatan rasio operasional dibandingkan dengan pendapatan operasi yang sebesar 0,06 persen dari tahun 2022.

Kategori tersebut, dinilai dari aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek operasional dan aspek sumber daya manusia.

Sedangkan permasalahan diantaranya, pihak PDAM belum menggunakan tarif terbaru dan masih menggunakan tarif berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 400/97/2017 tentang penentuan biaya tarif air minum dan pemasangan sambungan baru PDAM Tirta Agara yang masih belum diperbaharui dengan tahun-tahun sebelumnya.

Kemudian, bentuk badan hukum perusahaan belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017. Yang seharusnya BUMD adalah perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah, yang mana harus diperjelas dengan Qanun Daerah.

Selanjutnya, perusahaan telah memiliki Satuan Pengawas Internal (SPI), namun demikian, dalam pelaksanaan tugasnya, SPI belum didukung dengan internal audit charter, audit universe dan audit lain-lainnya.

Menyikapi hal tersebut, mantan Ketua Dewan Pengawas dan sekaligus mantan Sekdakab Aceh Tenggara, Mhd Ridwan, saat dikonfirmasi Kamis (13/6) menjelaskan, persoalan PDAM Tirta Agara terkait kinerja “Kurang Sehat” tersebut banyak hal yang harus dibenahi. 

“Memperbaiki aspek penilaian kinerja keuangan, memperbaiki aspek penilaian kinerja pelayanan, memperbaiki aspek penilaian kinerja operasional, memperbaiki aspek penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis (Renbis) dan rencana kerja anggaran (RKA), ” Ujarnya. 

Meskipun begitu kata dia, persoalan kinerja kurang sehat yang ditetapkan oleh BPKP Aceh terhadap PDAM Tirta Agara, sampai saat ini, belum mencapai seperti yang diharapkan. “Namun tetap ada perbaikan dari aspek kinerja PDAM, ada peningkatan walau sedikit dari semua aspek. Semua masih dalam proses. Semoga persoalan ini, dapat segera dituntaskan oleh pemerintah kabupaten,” katanya.

Lebih lanjut kata dia, semua tim pengawas operasional PDAM Tirta Agara, tidak memiliki honorarium dari penghasilan maupun dari hasil kerja sama dengan pemerintah. (Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…