Home » Hukum » BPKD Diminta Ubah Nomor Plat Kendaraan Perusahaan yang Bukan Kode Daerah Aceh

BPKD Diminta Ubah Nomor Plat Kendaraan Perusahaan yang Bukan Kode Daerah Aceh

WhatsApp Image 2024-11-21 at 12.43.37

ACEH BARAT- Mobil operasional perusahaan yang beroperasi dengan plat nomor luar daerah Aceh kerap lalu lalang di wilayah Aceh Barat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Ahmad Yani, meminta kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Daerah (BPKD) agar menyuruh perusahaan untuk mengubah menjadi dalam daerah, Kamis, 21 November 2024.

Ahmad Yani mengatakan jika dilakukan perubahan plat kendaraan yang selama ini menggunakan nopol luar daerah menjadi kode plat Aceh itu akan menguntungkan daerah melalui pendapatan pajak kendaraan yang masuk nantinya ke daerah Aceh.

“Kita menyarankan BPKD agar menyurati perusahaan, untuk meminta kendaraan operasional mereka segera merubah kode plat dari luar daerah menjadi kode plat Aceh, agar pendapatan daerah Aceh nantinya akan bertambah,”ujar Ahmad Yani.

Ahmad Yani menyebutkan, kendaraan dengan kode plat luar Aceh selama ini beroperasi di Aceh Barat, dan tidak memberikan keuntungan bagi Aceh. Kemudian dirinya meminta kepada Pemerintah Aceh agar membuat peraturan pelaksana berupa sanksi bagi kendaraan plat luar khususnya bagi perusahaan yang beroperasi di Aceh dalam jangka waktu panjang. 

“Jika tidak, Aceh akan dirugikan, hal ini disebabkan pembayaran pajak selama ini masuk kep provinsi lain, karena mobil perusahaan dengan nomor plat luar daerah berlalulalang di Aceh tapi yang menikmati hasil pajak kendaraannya malah wilayah provinsi lain,”ungkap Ahmad Yani.

Sementara Kepala BPKD Aceh Barat, Zulyadi, mengatakan wacana tersebut akan diimplementasikan pada tahun 2025. Dimana pemerintah provinsi dan daerah akan berkolaborasi dalam hal ini.

“Sesuai dengan Opsen PKB dan BBNKB,yakni program dari kita untuk memberitahkan khususnya perusahaan agar secepat mungkin menggunakan kendaraan plat Aceh, secara khususnya plat Aceh Barat,” jelas Zulyadi.

Kata Zulyadi secra umum belum ada data yang konkrit terkait jumlah kendaraan dari perusaahaan yang berplat luar daerah, hal ini akan berdampak pada peningkatan pendapatan pajak melalui kendaraan jika mereka menggunakan plat wilayah Aceh.    

“Nanti kita susun mekanismenya bagaimana, jika perusahaan tidak mau plat Aceh nanti, berarti kendaraan perusahaan tidak ada kontribusi untuk daerah, kendaraan itu juga sewaan bukan milik perusahaan sepenuhnya,” tutup Zulyadi.||Alfianpasee

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…