Home » Aceh » Berkurangnya Luasan Hutan Menjadi Salah Satu Penyebab Banjir Di Aceh Selatan

Berkurangnya Luasan Hutan Menjadi Salah Satu Penyebab Banjir Di Aceh Selatan

IMG-20241012-WA0019-768x576

ACEH SELATAN – Hampir setiap tahun persoalan banjir yang melanda sejumlah kecamatan dalam kabupaten Aceh Selatan menjadi tontonan yang hingga kini belum bisa terselesaikan.Pasalnya, banjir kiriman sungai Lai Soraya tersebut seakan menjadi momok bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Trumon Kabupaten Aceh Selatan.

Sebut saja masyarakat yang berdomisili di Gampong Cot Bayu dan Padang Harapan dan Lhok Raya, tiga desa ini merupakan yang terparah terkena banjir kiriman akibat meluap nya sungai Lai Soraya. Tidak hanya itu saja, genangan air di Gampong Ladang Rimba sepanjang 200 meter juga menyebabkan arus transportasi lumpuh total. Disinyalir berkurang nya lahan hutan yang kini berubah menjadi lahan sawit menjadi salah satu faktor dan penyebab banjir terjadi.

Tengok saja, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Sabtu 12 Oktober 2024 lalu ada sekitar 2.987 jiwa terdampak banjir dan 220 jiwa diantaranya mengungsi. Disisi lain pemerintah Daerah terkesan cuek bebek dalam mencari solusi terkait penanganan banjir tersebut. Padahal, hampir setiap tahunnya banjir kiriman sungai Lai Soraya tersebut melanda Kabupaten Aceh Selatan khususnya Kecamatan Trumon Raya.

Koordinator Kaukus Peduli Aceh (KPA) Muhammad Hasbar Kuba mengatakan persoalan banjir di Aceh Selatan bukan merupakan persoalan yang semakin serius karena dalam beberapa tahun terakhir seakan sudah menjadi langganan, namun sangat disayangkan kemampuan Pemkab Aceh Selatan sejak masa kepemimpinan Amran masih belum mampu memberikan solusi kongkret untuk persoalan ini.

Begitupun, kebutuhan anggaran yang besar untuk pembangunan kanal dan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah melobi ke pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab belum adanya solusi kongkret terkait persoalan banjir tersebut.

Tidak hanya itu, persoalan yang lebih penting dari sebatas kanal adalah kondisi hutan di Aceh Selatan yang akhir akhir ini semakin memprihatinkan.

“Jika hujan intensitas sedang sampai dengan lebat yang mengguyur wilayah hulu, maka daya serap terhadap air yang semakin berkurang seiring luasan hutan yang semakin berkurang menjadi akar persoalan yang semestinya juga harus diperhatikan,apalagi pada masa kepemimpinan sebelumnya (Tgk.Amran) persoalan hutan ini kurang diperhatikan,” kata Muhammad Hasbar Kuba, Selasa 15 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Hasbar Kuba menyebutkan menurut data, Kabupaten Aceh Selatan kehilangan tutupan hutan mencapai 1.704 hektar tahun 2022. Adapun Kecamatan di Aceh Selatan yang banyak kehilangan tutupan hutan adalah Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur.

“Jika kita lihat bahwa kecamatan yang banyak kehilangan luasan tutupan hutan tersebut adalah kecamatan-kecamatan yang paling sering terjadi banjir,” sebutnya.

Mantan Kabid Advokasi Himounan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) itu mengatakan, dari Data Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) menunjukkan, tutupan hutan yang berkurang di Aceh Selatan meliputi, areal penggunaan lain seluas 655,43 hektar, hutan lindung seluas 59,90 hektar, hutan produksi terbatas 246,86 hektar, hutan produksi 101,55 hektar Taman Nasional Gunung Leuser 11,04 hektar, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil 628,66 hektar.

Sementara pada tahun 2021, Aceh Selatan juga kehilangan tutupan hutan seluas 823 hektar, belum lagi di tahun 2023 bisa saja jumlahnya semakin signifikan.

Kata Hasbar, kendatipun di bangun kanal, jika luasan hutan terus mengalami pengurangan secara signifikan maka tetap saja kemungkinan di beberapa daerah tersebut akan terjadi banjir. “Untuk itu Pemerintah mulai dari pusat hingga ke daerah harus lebih tegas dalam penanganan hutan di sejumlah kecamatan di atas. Harus diperjelas kenapa bisa terjadi pengurangan luasan hutan tersebut secara signifikan, apa terjadi pembakaran, alih fungsi kawasan hutan, pembukaan lahan secara besar-besaran dan sebagainya,” ujarnya.

Hasbar juga berharap kehadiran presiden Joko Widodo ke Aceh diakhir masa jabatannya dapat memberikan harapan bagi masyarakat dalam penanganan sejumlah persoalan di Aceh, termasuk persoalan berkurangnya luasan hutan dan banjir di Aceh Selatan.

“Kendatipun Pak Presiden Jokowi tidak langsung turun ke Aceh Selatan, namun salah satu agenda Presiden turun ke Aceh kali ini juga ada penanaman pohon yang secara tidak langsung menunjukkan keseriusan pemerintah pusat dalam menjaga kawasan hutan dan penghijauan. Untuk itu, kita berharap Presiden RI dapat memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup agar segera menurunkan tim dengan aparatur lengkap untuk mengecek dan menvistigasi secara langsung kondisi hutan di Aceh Selatan serta menindak tegas jika ada pihak-pihak yang sengaja merusak hutan selama ini. Dengan terjaganya hutan dan dimaksimalkan penghijauan, insya Allah banjir di Aceh Selatan akan dapat diminimalisir karena daya serap hutan terhadap air di kawasan hulu akan lebih maksimal ketika intensitas hujan tinggi,”pungkasnya.(HS) 

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…