PERNYATAAN Ketua DPRA Zulfadhli dalam aksi mahasiswa di halaman parlemen Aceh hari ini, Senin, 1 September 2025, terdengar seperti letupan spontan yang memicu gelombang tafsir. “Kalian mau tambah tuntutan satu lagi, pisah Aceh dari Indonesia. Sini saya tanda tangan,” ujarnya, seolah kalimat itu hanya sekadar pelipur lara massa. Tetapi sejarah politik Aceh mengajarkan kita, bahwa tidak ada kata-kata yang sungguh netral. Semua ucapan elit, terutama di ruang politik yang masih penuh luka, adalah bara yang bisa menyulut api.
Ucapan itu mungkin diniatkan sebagai sindiran, atau bahkan lelucon politik. Tetapi dalam kacamata teori politik klasik hingga kajian materialisme dialektika historis, setiap pernyataan elit merefleksikan relasi kuasa yang sedang bergolak. Tsun Zu dalam The Art of War menulis, “Perang dimulai dari kata-kata, sebelum pedang dihunus.” Di Aceh, perang pernah benar-benar lahir dari janji dan pengkhianatan. Dari MoU Helsinki 2005 hingga implementasi parsial yang masih compang-camping, Aceh selalu bergulat dengan perbedaan tafsir, ketidakpuasan, dan tuntutan yang tak kunjung tuntas.
Jika dianalisis dengan materialisme dialektika historis, pernyataan Ketua DPRA itu bukan sekadar respons emosional, melainkan pantulan dari kontradiksi yang semakin menajam, dimana rakyat Aceh merasa tersisih dari kue pembangunan, elite politik terjebak dalam pragmatisme kursi, sementara negara sibuk menumpuk regulasi tanpa memastikan keadilan substantif. Kontradiksi ini, sebagaimana Marx pernah singgung, adalah benih dari pertarungan kelas yang tak bisa dihindari. Di satu sisi ada rakyat yang menuntut kesejahteraan dan keadilan, di sisi lain ada struktur negara yang berupaya mempertahankan status quo.
Logika dialektika mengajarkan kita, bahwa setiap tesis, dalam hal ini janji demokrasi dan otonomi khusus, akan melahirkan antitesis berupa kekecewaan rakyat akibat pengingkaran. Dari benturan keduanya akan lahir sintesis baru, yang bisa berupa perbaikan sistem atau, bila dibiarkan, justru bentuk perlawanan yang lebih radikal. Pernyataan seorang Ketua DPRA, ketika mengucap “sini saya tanda tangan,” secara dialektis bisa menjadi antitesis itu sendiri bahwa rakyat menganggap candaan itu sebagai bukti tidak seriusnya wakil mereka, lalu memproduksi kesadaran kolektif baru yang berbahaya bagi stabilitas politik.
Fakta di lapangan menunjukkan, kepercayaan publik terhadap institusi politik Aceh semakin menurun. Data survei Indikator Politik Indonesia pada 2024 misalnya, mencatat tingkat kepuasan publik terhadap DPR daerah hanya berkisar di angka 42 persen. Di Aceh, dengan beban sejarah panjang, angka ini bisa jadi lebih rendah. Indikasi korupsi berjamaah DPRA dalam penggunaan dana pokok pikiran, lemahnya pengawasan terhadap distribusi dana otonomi khusus yang mencapai lebih dari Rp 100 triliun sejak 2008, hingga ketidakjelasan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu, memperkuat persepsi publik bahwa lembaga legislatif daerah hanya sibuk mengurus diri sendiri.
Dalam konteks Aceh, bercanda tentang “pisah dari Indonesia” bukanlah permainan kata, namun beresonansi dengan sejarah panjang Darul Islam, GAM, hingga konflik bersenjata yang merenggut lebih dari 15 ribu jiwa. Aceh telah membayar mahal harga dari separatisme, dan luka itu belum sembuh. Dalam logika materialisme historis, setiap luka sejarah yang tidak disembuhkan dengan keadilan akan menjadi basis material bagi lahirnya kembali kesadaran separatis. Pernyataan ketua DPRA, entah sadar atau tidak, justru menyuburkan nostalgia itu.
Di sisi lain, negara juga tidak boleh menutup mata. Pemerintah pusat kerap menjadikan Aceh sekadar laboratorium kebijakan yang diberi otonomi khusus tapi minim evaluasi, diberi dana jumbo tapi tanpa pengawasan ketat, dijanjikan penuntasan HAM tapi terus ditunda. Filsafat Materialisme dialektika logika mengajarkan, bahwa setiap kontradiksi akan menemukan momentumnya untuk meledak ketika syarat objektif dan subjektif bertemu. Aceh hari ini punya dua-duanya yaitu syarat objektif berupa ketimpangan sosial ekonomi, dan syarat subjektif berupa elite yang gagal mengartikulasikan aspirasi rakyat.
Dalam situasi seperti ini, ucapan elit politik bukan lagi sekadar kalimat. Ia adalah simbol, ia adalah senjata. Pernyataan “sini saya tanda tangan” dapat ditafsirkan oleh mahasiswa sebagai bukti keseriusan, atau oleh publik sebagai ironi bahwa lembaga yang mestinya membela rakyat justru bermain-main dengan luka lama. Di sini letak bahayanya, ketika bahasa politik menjadi candaan, rakyat kehilangan pegangan. Dan rakyat yang kehilangan pegangan adalah rakyat yang siap melawan.
Kita perlu mengingat bahwa bercanda dengan isu pemisahan Aceh sama halnya dengan bermain api di ladang kering. Api kecil bisa membakar seluruh rumah. Ketua DPRA seharusnya paham, kata-katanya bukan sekadar suara di mikrofon, tetapi gema sejarah yang bisa membangunkan kisah lama. Jika politik Aceh terus dibiarkan dalam lingkaran janji kosong dan candaan berbahaya, maka bisa saja rakyat suatu hari benar-benar menuntut sesuatu yang lebih dari sekadar reformasi DPR dan Polri.(EDT/RED)








