Home » Daerah » Belatung di MUQ Aceh Selatan: Antara Fakta Biologi dan Aroma Persaingan Bisnis

Belatung di MUQ Aceh Selatan: Antara Fakta Biologi dan Aroma Persaingan Bisnis

IMG-20250916-WA0012

ACEH SELATAN – Isu makanan berbelatung di Madrasah Ulumul Qur’an (MUQ) Aceh Selatan semula hanya terlihat sebagai kisah menjijikkan. Namun, semakin lama kisah ini bergulir, semakin tercium aroma lain yaitu indikasi persaingan bisnis dalam pengadaan makan-minum bernilai miliaran rupiah.

Secara logika biologi, tudingan itu janggal. Fajri Amir, pemuda Aceh Selatan, merujuk pada kajian entomologi forensik yang menyebutkan belatung (larva lalat) membutuhkan waktu 8 hingga 20 jam untuk menetas dari telur. “Makanan pagi dimasak subuh, siang jam 11, malam sore hari. Mustahil dalam hitungan 1-2 jam sudah berisi belatung, kecuali ditempatkan dari luar,” ujar Fajri Amir, Selasa, 16 September 2025.

Penjelasan ini mempersempit kemungkinan. Jika benar makanan langsung dikonsumsi setelah dimasak, maka hampir mustahil ada belatung. Pertanyaan pun muncul, apakah belatung itu berasal dari dapur vendor, atau justru muncul setelah distribusi?

Fajri mengingatkan, tugas vendor hanya sebatas memasak dan mengantarkan. Urusan pembagian makanan ke siswa berada di ranah internal madrasah tersebut. “Celah inilah yang sangat memungkinkan dimainkan pihak tertentu. Dalam sistem distribusi makanan berasrama, ada banyak titik rawan di luar kontrol penyedia,” jelasnya.

Anggaran pengadaan makan-minum MUQ, yang mencapai Rp1,6 miliar, menjadi magnet kompetisi. Seorang pejabat internal Kementerian Agama Aceh Selatan menyebut tender katering memang selalu diperebutkan. “Setiap tahun ada persaingan. Tidak jarang ada pihak yang memakai cara kotor untuk menjatuhkan lawan,” ujarnya.

Kecurigaan makin tajam ketika beredar foto dan video makanan berbelatung di media sosial. Padahal siswa MUQ dilarang membawa ponsel. Jika bukan siswa, siapa yang sengaja merekam? Apakah ada pihak internal atau eksternal yang hendak menciptakan kegaduhan?

Kasus serupa pernah terjadi. Pada 2022, di sebuah pesantren besar Jawa Barat, vendor katering dituduh menyajikan makanan basi. Belakangan terbukti, foto yang viral diproduksi pegawai internal yang berhubungan dengan pesaing penyedia.

Secara hukum, jalur pengadaan sudah jelas diatur dalam Perpres 16 tahun 2018. Vendor bertanggung jawab pada kualitas, sementara pengawasan berada di pundak pengguna. Bila ada sabotase, itu bisa masuk ranah pidana berupa penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP, hingga pencemaran nama baik sesuai UU ITE.

“Kalau terbukti ada pihak yang memanipulasi informasi, dampaknya bukan hanya merusak reputasi vendor, tapi juga merugikan siswa yang menjadi objek isu,” kata Fajri.

Ia mendesak pemerintah daerah menutup ruang bagi pihak-pihak yang terbiasa memakai cara kotor dalam persaingan tender.

Di permukaan, isu belatung ini tampak sepele. Namun di baliknya, tersimpan perebutan proyek katering bernilai besar. Vendor hanyalah pion dalam permainan panjang.

Kini, publik menunggu, apakah pemerintah Aceh Selatan berani menyelidiki persoalan ini secara transparan, atau membiarkannya menguap sebagai isu sesaat? Jika tidak, bisnis katering akan tetap menjadi ladang persaingan tak sehat, dengan aroma belatung yang jauh lebih busuk daripada makanan yang sempat jadi sorotan. (RED)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…