ACEH BARAT_ Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, H. Kamaruddin, menyebutkan persoalan terkait penaikan gaji Aparatur Gampong di Aceh Barat sudah di sepakati oleh PJ. Bupati Aceh Barat sebelumnya, namun terkendala dengan penolakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).
“Menurut yang kami dengar dari penjelasan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat, terkendala karena penolakan LKPJ, karena tidak bisa di proses jika LKPJ ditolak,”ujar Kamaruddin, Rabu, 24 Juli 2024.
Kata Kamaruddin, penolakan tersebut akan berefek pada perubahan, jika di setujui hanya beberapa orang anggota DPRK yang hadir tidak bisa, namun harus ditanyakan juga kepada yang tidak hadir untuk dapat menyepakati persoalan ini.
“Karena anggota dewan bersifat kolektif dan kologial, siapa yang banyak dalam perhitungan itu yang di sepakati,”ungkap Kamaruddin.
Maka dengan itu, Kamaruddin berharap semua anggota dewan harus kompak untuk menyikapi persoalan Keuchik saat ini.
“Jika LKPJ tidak disahkan maka tidak bisa lakukan perubahan, sekarang anggota dewan harus kompak untuk bisa kita bantu realisasikan tuntutan dari para Keuchik,”tutup Kamaruddin.||Alfianpasee







