Home » Aceh » Begini Duduk Perkara Sewa Tanah Tower Desa Manggie yang Berujung Jaringan Internet Mati

Begini Duduk Perkara Sewa Tanah Tower Desa Manggie yang Berujung Jaringan Internet Mati

IMG_20240622_212730

ACEH BARAT_ Pemerintah Desa Manggie Kecamatan Pantoreu, Aceh Barat, menginginkan kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan perkara sewa menyewa tanah antara pemilik tanah dengan perusahaan Telkom secara damai dan tidak lagi terbelit dengan masalah yang sama.

Sekretaris Desa Manggie, Samsul Bahri mengaku, dirinya terlibat dalam mediasi beberapa kali antara pihak Telkom dan pemilik tanah, untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak agar tower jaringang Telkom tersebut bisa dihidupkan lagi.

“Pada saat mediasi dari pihak Telkom, kepolisian, camat, dan Babinsa kami langsung mendatangi ke rumah pak M. Saman pemilik tanah tersebut untuk menanyakan kejelasan terkait sewa menyewa tanah tersebut,”ujar Samsul Bahri, Sabtu, 22 Juni 2024.

Samsul Bahri menyangka pihak dari Telkom tidak ada bukti yang akurat terkait sewa menyewa, ternyata pada mediasi mereka mengeluarkan semua dokumen yang lengkap terkait kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam surat kesepakatan sewa menyewa tersebut terhitung dari bulan 20 Mei 2009 hingga 19 Mei 2029, dengan jumlah uang sewa Rp. 88.888.880 juta, namun pihak pemilik tanah tidak mengakui atas dokumen tersebut.

“Dalam dokumen tersebut tercantum bahwa pihak Telkom menyewa tanah milik pak Saman selama 20 tahun, berarti masih tersisa 5 tahun lagi untuk jangka sewanya, tapi pak Saman tidak mengakui surat kesepakatan tersebut,”kata Samsul Bahri.

Kata Samsul Bahri, M. Saman mengatakan dokumen tersebut palsu, dan tidak mengakui tanda tangan dalam dokumen tersebut miliknya.

“Pak Saman tidak mengetahui bahwa itu tanda tangan dirinya, dan tidak pernah dirinya menandatangani dokumen tersebut,”ungkap Samsul Bahri.

Samsul Bahri menyebutkan dari pihak tanah tidak ada bukti satu lembar pun, baik itu kwitansi maupun surat kesepakatan sewa menyewa.

“Kami pada saat itu menyarankan kedua belah pihak untuk membuat surat keberatan dan di naikan ke meja hijau jika kedua belah pihak bersikeras membenarkan pernyataannya masing-masing,”jelas Samsul Bahri.

Kemudian, Samsul Bahri menyebutkan dirinya mengatakan hal tersebut untuk kepentingan orang banyak agar jaringan di wilayah tersebut bisa hidup lagi.

“Semoga pihak perusahaan Telkom dan pemilik tanah pak M. Saman agar dengan segera menyelesaikan problema tersebut, supaya masyarakat tidak lagi mengeluh terkait jaringan Telkom,”harap Samsul Bahri.

Samsul Bahri menginginkan pihak aparat keamanan dan pihak pemerintah kecamatan ikut andil dalam permasalahan ini agar cepat selesai.

“Kami berharap pihak kepolisian, TNI, dan Camat ikut membantu menangani permasalahan antara pihak perusahaan Telkom dengan pemilik tanah pak sama,”tutup Samsul Bahri. ||Alfianpasee 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…