Home » Opini » Bawas MA Menyibak Tirai Mafia Bank: Kasus UOB dan Krisis Moral Hukum

Bawas MA Menyibak Tirai Mafia Bank: Kasus UOB dan Krisis Moral Hukum

IMG-20251006-WA0007

DALAM sejarah panjang dunia keuangan, kehancuran sebuah bank jarang bermula dari kerugian finansial semata. Ia hampir selalu dimulai dari pengkhianatan terhadap kepercayaan. Ketika kepercayaan rusak, semua neraca keuangan kehilangan makna. Kasus dugaan penggelapan aset nasabah oleh PT Bank UOB Indonesia bukan sekadar sengketa perdata antara bank dan kliennya, melainkan gejala yang lebih dalam runtuhnya moralitas dalam sistem hukum dan perbankan nasional.

Kisah ini bermula dari Hardi Wijaya Kusuma, seorang nasabah yang menyerahkan sertifikat tanah SHGB No. 81 seluas 17.220 meter persegi di Kabupaten Tangerang kepada wakil direktur Bank UOB Indonesia sebagai jaminan bonafiditas. Nilai aset itu mencapai Rp87,7 miliar merupakan jumlah yang tak kecil. Namun, perjanjian kredit yang menjadi dasar hukum transaksi tak pernah ada. Sertifikat itu pun tak pernah kembali. Ironisnya, pada tahun 2024, dokumen tersebut justru diajukan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh pihak bank tanpa izin pemilik sahnya. Sebuah tindakan yang, dalam logika hukum, memenuhi unsur penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan.

Masalah ini menjadi semakin kelam ketika muncul dugaan adanya penyuapan dan kolusi antara pihak bank dengan oknum aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Di titik ini, kita tidak lagi berbicara tentang pelanggaran administratif atau kesalahan prosedur, melainkan tentang konspirasi sistemik yang menggabungkan kuasa uang dan kekuasaan hukum dalam satu meja transaksi.

Namun, di tengah pekatnya aroma ketidakadilan itu, muncul secercah cahaya dari lembaga yang selama ini jarang menjadi sorotan publik yaitu Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA). Melalui Surat Teguran Nomor 3806/BP/PW 1.1.1/IX/2025 tertanggal 9 September 2025, Bawas MA menegur Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan klarifikasi dalam waktu 14 hari terkait dugaan kolusi dalam putusan Nomor 754/Pdt-G/2023/PN JKT PST dan putusan banding Nomor 2231/PDT/2024/PT DKI.

Tindakan ini penting bukan hanya karena menyoal satu kasus, tetapi karena menyentuh jantung persoalan integritas peradilan. Dalam sistem hukum modern, pengawasan yudisial adalah napas terakhir bagi marwah keadilan. Ketika lembaga pengawas berani menegur pengadilan dalam kasus yang menyeret bank asing besar, publik kembali melihat bahwa masih ada sisa-sisa moral yang belum sepenuhnya dibeli oleh kekuasaan uang.

Tetapi keberanian itu juga menghadirkan pertanyaan yang lebih besar, mengapa lembaga pengawasan justru harus menjadi aktor tunggal yang bergerak, sementara aparat penegak hukum lain seperti Kejaksaan Agung dan KPK masih diam? Jika dugaan suap dan penggelapan benar adanya, maka ini bukan lagi ranah etik peradilan, melainkan kejahatan ekonomi dan korupsi lintas lembaga. Negara tidak boleh membiarkan kasus ini berhenti pada surat teguran. Ia harus diusut hingga ke akar, karena yang dipertaruhkan bukan hanya uang nasabah, melainkan kepercayaan publik terhadap hukum dan sistem keuangan nasional.

Dalam literatur klasik hukum ekonomi, “trust” atau kepercayaan publik merupakan modal tak tertulis yang menopang seluruh sistem finansial. Tanpa kepercayaan, hukum kehilangan legitimasi, dan bank kehilangan nasabahnya. Itulah sebabnya, krisis besar seperti Krisis Moneter 1998 bukan semata akibat tekanan eksternal, tetapi berakar pada runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap bank dan negara. Kini, dua dekade kemudian, gejala yang sama mulai tampak kembali, hanya dengan wajah yang lebih rapi dan metode yang lebih halus.

Filsafat hukum menempatkan keadilan sebagai puncak tertinggi dari moralitas publik. Aristoteles menyebutnya sebagai “virtue of the state” yakni keutamaan negara. Artinya, ketika hukum tunduk pada uang, maka negara kehilangan keutamaannya. Dalam konteks kasus UOB, persoalannya bukan sekadar pelanggaran kontrak, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip dasar negara hukum. Jika lembaga peradilan bisa dibeli, maka keadilan berubah menjadi komoditas, dan hukum menjadi sekadar teks tanpa jiwa.

Langkah Bawas MA patut diapresiasi sebagai bentuk resistensi moral terhadap dominasi kuasa ekonomi atas hukum. Namun, langkah ini juga mengingatkan kita bahwa sistem pengawasan internal tak akan pernah cukup tanpa dukungan penegakan eksternal. Keadilan tidak akan tumbuh dalam ruang tertutup. Ia membutuhkan keberanian kolektif lembaga negara untuk menolak suap, menentang manipulasi, dan menegakkan kebenaran bahkan terhadap kekuatan besar seperti bank internasional.

Kasus UOB harus menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap sistem pengawasan perbankan dan peradilan. Negara perlu memastikan bahwa setiap transaksi antara bank dan nasabah diatur dalam koridor hukum yang transparan, dan bahwa setiap pelanggaran ditindak tanpa pandang bulu, baik oleh lembaga keuangan domestik maupun asing.

Pada akhirnya, yang sedang dipertaruhkan dalam kasus ini bukan hanya nama baik Bawas MA, bukan pula reputasi UOB, tetapi roh keadilan itu sendiri. Bila kasus seperti ini berakhir tanpa kejelasan, maka pesan yang akan tertanam di benak publik sederhana namun mematikan: di Indonesia, uang lebih kuat daripada hukum.

Dan bila itu terjadi, maka kita tak lagi hidup dalam negara hukum, melainkan dalam negara transaksi, di mana keadilan adalah komoditas, dan kepercayaan publik hanyalah mitos yang perlahan menghilang di balik tirai mafia bank.

 

 

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…