Home » Aceh » Bataliyon Pertanian dan Anak Kandung Rakyat: Tafsir Baru Kemanunggalan TNI di Aceh

Bataliyon Pertanian dan Anak Kandung Rakyat: Tafsir Baru Kemanunggalan TNI di Aceh

IMG-20250903-WA0009

BANDA ACEH – Di tengah wacana panjang tentang ketahanan pangan dan peran militer di masa damai, Ketua PeTA Aceh, Teuku Sukandi, menegaskan bahwa keberadaan Bataliyon Teritorial Pertanian (BTP) di Aceh bukanlah gagasan yang patut dicurigai, melainkan jawaban atas kebutuhan riil masyarakat.

“Aceh adalah Indonesia, dan Indonesia adalah Aceh,” ujarnya mantap, membuka pernyataannya dengan nada kebangsaan yang kuat. Karena itu, tidak boleh ada diskriminasi dalam pelaksanaan program nasional di Aceh. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan,”ungkap Teuku Sukandi, Kamis 16 Oktober 2025.

Pernyataan Sukandi datang di tengah pro kontra seputar rencana pembentukan BTP di Aceh, yang sebagian kalangan menilai berpotensi memperluas peran TNI di ranah sipil. Namun, bagi Sukandi, BTP justru menjadi jembatan kemanunggalan TNI dan rakyat yang selama ini tergerus oleh jarak birokrasi dan politik.

“Bataliyon Teritorial Pertanian adalah kebutuhan mendesak. Ia bukan sekadar program ketahanan pangan, melainkan bentuk nyata pengabdian TNI kepada rakyat,” kata Sukandi.

“TNI adalah anak kandung rakyat. Maka berbakti kepada rakyat bukan pilihan, tapi kewajiban, seperti anak kepada orang tuanya,” tambahnya.

Pandangan ini membawa napas baru dalam relasi sipil-militer di Aceh. Setelah melewati masa panjang konflik dan rekonsiliasi, gagasan tentang TNI yang turun ke sawah, membantu membangun irigasi, memperbaiki jalan desa, hingga mendukung program kesehatan, bisa menjadi penanda perubahan paradigma: dari kekuatan bersenjata menjadi kekuatan sosial yang menyatu dengan rakyat.

Namun Sukandi tak menutup mata terhadap perbedaan pandangan. Ia menyadari bahwa sebagian pihak mungkin masih menyimpan keraguan terhadap peran militer di sektor non-pertahanan. “Itu sah saja
Perbedaan pendapat adalah bagian dari demokrasi. Hak setiap warga negara untuk menyuarakannya dijamin undang-undang,”ucapnya Sukandi.

Di balik kalimatnya yang lembut, ada pesan yang lebih dalam bahwa keamanan sejati tak hanya diukur dari ketiadaan perang, tapi dari terjaminnya kesejahteraan rakyat.

“BTP bukan hanya tentang pertanian, merupakan simbol kesiapan prajurit bersama rakyat menghadapi segala tantangan sosial dari pangan hingga pembangunan. Dan muaranya satu yakni kesejahteraan masyarakat Aceh,”tegasnya.

Dalam pandangan Teuku Sukandi, kemanunggalan TNI dan rakyat bukan lagi slogan masa lalu. Ia kini menjelma menjadi ladang yang ditanami harapan baru, tempat di mana loreng dan lumpur berpadu, menumbuhkan kesejahteraan dari akar bangsa sendiri.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…