Home » Daerah » Sarat Masalah, DPRK Subulussalam di Nilai Banyak Diam

Sarat Masalah, DPRK Subulussalam di Nilai Banyak Diam

InShot_20231121_234300624

 

SUBULUSSALAM – Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS), menyoroti kebijakan Walikota Subulussalam terkait pendestrian jalan Teuku Umar dan menilai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Subulussalam hanya banyak diam.

Juru bicara AMPeS Mardiansyah mengatakan banyaknya permasalahan saat ini terjadi di Kota Subulussalam, tak lepas dari sikap lembaga Legeslatif hanya berdiam diri dan membiarkan permasalahan tersebut berlarut-larut.

“Kami melihat apa yang mereka lakukan selama mereka mengemban jabatan sebagi Legeslatif, persoalan di Subulussalam tak pernah terselesaikan,” sampai, Mardiansyah, Selasa 21 November 2023.

Lebih lanjut, kata dia, anggota DPRK Subulussalam takut membela yang benar, dikarenakan adanya tekanan dari pihak tertentu.

“Di Subulussalam saat ini sarat dengan persoalan, seperti insentif dokter spesialis, gaji honor, gaji perangkat desa dan lainnya,” katanya.

AMPeS menegaskan kepada pihak legeslatif, jika tidak dapat membela yang benar, setidaknya jangan membenarkan yang salah.

Selain itu, AMPeS juga menyoroti proyek pekerjaan pembangunan pedestrian jalan Teuku Umar, yang bersumber dari dana Otsus tanpa pembahasan terlebih dahulu di lembaga legislatif.

“Proyek itu tengah bekerja, tentunya dengan sepengetahuan Ketua DPRK dan Walikota Subulussalam, pertanyaannya kenapa ke 19 anggota DPR itu tidak memperlihatkan perannya sebagai wakil rakyat, ini menjadi pertanyaan besar bagi kami para mahasiswa,” ujarnya.

Ia pun menganjurkan, lebih baik hanya ada satu saja DPR di Subulussalam itu, jika memang sebagai anggota tidak bisa mengambil peran.

“Kita sebagai mahasiswa sangat merasa kecewa sekali terhadap sikap yang di pertontonkan oleh anggota DPRK Subulussalam yang tidak punya keberanian untuk tampil menentang terkait keputusan Walikota dan Ketua DPRK setempat itu,” katanya.

AMPeS menilai, proyek pembangunan jalan Teuku Umar yang sedang berlansung menggunakan dana Otsus itu, tidak sesuai pada tempatnya. Sebab, masih banyak kegiatan yang bersifat urgen yang seharusnya diutamakan oleh Pemko Subulussalam. [JD]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…