Home » Aceh » Banyak Alokasi Anggaran Mubazir, TTI Desak Gubernur Aceh Rasionalisasi APBA 2025

Banyak Alokasi Anggaran Mubazir, TTI Desak Gubernur Aceh Rasionalisasi APBA 2025

IMG-20250406-WA0066

BANDA ACEH – Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2025 sudah disahkan sebesar Rp 11,07 Trilyun yang tersebar melalui SKPA atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam bentuk program dan kegiatan, Belanja Pegawai dll. Dana Rp.11,07 Trilyun akan dibelanjakan untuk kepentingan publik dan kebutuhan perangkat daerah lainnya.

“Jika disimak dari data yang ditampilkan pada Rencana Umum Pengadaan RUP pada SiRUP LPSE Aceh masih banyak mata anggaran yang dinilai mubazir dan tidak berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat,” ungkap Koordinator Transparansi Tender Indonesia (TTI) Nasruddin Bahar, Minggu malam, 6 April 2025.

Nasruddin menjelaskan, anggaran yang dianggap mubazir dan tidak menyentuh rakyat tersebut diantaranya pengadaan videotron sebagai lokasi penyampaian informasi secara elektonik pada DPRA Aceh dianggarkan Rp 3,5 milyar, pengadaan mobil ketua dan wakil ketua DPRA Rp 8,7 milyar, pengadaan digitalisasi Museum Tsunami Rp 11,93 milyar, pengadaan papan informasi pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rp.3 milyar, pengadaan gorden Jendela pada Dinas DLH Rp.3 milyar, pengadaan bibit tanaman hutan yang nilainya puluhan milyar jika ditotal dari seluruh kabupaten kota padahal manfaatnya tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, dan lain-lain.

Kata Nasruddin, DLH hampir seluruh kegiatan adalah titipan dana pokok pikiran (pokir) DPRA, padahal masyarakat tidak pernah mengusulkan pada rapat musrenbang.

“Jika dilihat dari data RUP Dinas Permukiman Aceh anggaran untuk pembangunan rumah Dhuafa hanya sekitar Rp.188.352.000.000 jika dibagi per rumah Rp.80 Juta maka tahun ini Dinas Perkim Aceh hanya mampu membangun 2.350 rumah dhuafa sangat jauh dari harapan. Idealnya Pemerintah Aceh mengalokasikan dana minimal Rp.500 Milyar setiap tahun sehingga kesenjangan sosial ditengah masyarakat Aceh semakin berkurang,”ujarnya.

Lanjut Nasruddin, jika Anggota DPRA serius berpihak kepada rakyat 80% pokir DPRA untuk membangun rumah dhuafa.

“Sungguh ironis, kenyataan hari ini berbanding terbalik jika melihat paket paket yang dimasukkan dalam pokir DPRA sangat jauh dari substansi Pokir itu sendiri yang ujung ujungnya adalah pembagian “CUAN”,”pungkasnya.(Red)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…