Home » Hukum » Bantuan Sawit Rakyat Nyasar ke Lahan Perusahaan, Dugaan KKN PSR Aceh Singkil Mencuat

Bantuan Sawit Rakyat Nyasar ke Lahan Perusahaan, Dugaan KKN PSR Aceh Singkil Mencuat

IMG-20250808-WA0093

ACEH SINGKIL – Aroma dugaan korupsi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Aceh Singkil kian menyengat. Ketua DPW Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Alamp Aksi) Provinsi Aceh, Mahmud Padang, membeberkan indikasi kuat tumpang tindih lokasi PSR dengan lahan plasma milik salah satu perusahaan sawit terbesar di daerah tersebut.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah program yang digadang-gadang untuk petani rakyat itu justru dinikmati perusahaan?

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, lahan ratusan hektare yang semestinya untuk petani, malah berada di areal plasma perusahaan. Programnya terkesan fiktif, tapi dananya tetap dicairkan,” ungkap Mahmud dalam keterangan tertulis, Jum’at, 8 Agustus 2025.

Jika dihitung, nominalnya mencengangkan. Dengan alokasi PSR Rp 25 juta per hektare, maka 300 hektare saja setara Rp 7,5 miliar uang negara. “Lahan itu sudah ada program plasma, artinya PSR tidak perlu dilakukan di sana. Tapi faktanya, PSR tetap dijalankan di atas lahan plasma,” tegasnya

Mahmud menilai, dugaan ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi bentuk pengkhianatan terhadap tujuan PSR yang digagas Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan produktivitas lahan milik petani tanpa membuka hutan baru.

“Kalau lokasi sudah jelas milik plasma, berarti mulai dari penentuan lokasi, penerima manfaat, hingga pelaporan PSR patut dicurigai. Ini bukan hanya merugikan rakyat, tapi juga mencoreng amanah presiden,” tambahnya.

Ia menyayangkan banyak lahan petani yang layak dibantu, namun malah dikalahkan oleh lahan milik perusahaan. “Rakyat dirugikan, sementara pihak yang sudah mendapat fasilitas malah diberi bantuan lagi,” katanya.

Mahmud mendesak Kapolda Aceh dan Kejati Aceh segera membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Ia juga membuka kemungkinan bahwa modus serupa terjadi di daerah lain, termasuk Kota Subulussalam.

“Jangan tunggu rakyat turun ke jalan. Kami akan menindaklanjuti kasus ini dengan aksi jika aparat tidak bergerak. Uang miliaran rupiah dari program PSR harusnya dinikmati petani, bukan disedot oleh oknum yang memanfaatkan celah,” tegas Mahmud.

Alamp Aksi Aceh menegaskan akan terus mengawal kasus ini dan mengumpulkan data lapangan. “Kami ingin memastikan bahwa program PSR benar-benar memberi manfaat maksimal untuk rakyat, sesuai niat Presiden, dan tidak menjadi bancakan oknum,” pungkasnya.(Ril)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…