Home » Opini » Bangsa Pengecut yang Gunakan Hukum untuk Kejahatan

Bangsa Pengecut yang Gunakan Hukum untuk Kejahatan

IMG-20250823-WA0031

OPERASI tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer alias Noel ramai jadi tontonan. Publik gaduh, bukan soal korupsinya, tapi soal siapa yang ditangkap. Di negeri ini, hukum memang punya bakat ganda, adakalanya bisa jadi kitab suci, bisa juga jadi pedang mainan anak kecil yang tajam ke musuh, tumpul ke kawan.

Hukum yang seharusnya menegakkan keadilan kini lebih mirip pisau dapur, dipakai memotong bawang untuk bikin orang menangis, bukan memotong akar busuk korupsi. Para aparat hukum tampil gagah ketika menangkap lawan politik yang sedang kehilangan pelindung, tapi mendadak ciut ketika berhadapan dengan orang-orang dekat presiden. Berani sama lemah, takut sama kuat.

Kasus Noel hanyalah episode terbaru sinetron hukum kita. Ketika dia mulai keras terhadap Jokowi, borgol langsung diklik. Tapi bila nama-nama seperti Silfester, Budi Arie, Bahlil, atau Bobby disebut, aparat hukum mendadak seperti ayam kehilangan taji. Mengais di tanah, tapi tak pernah berkokok.

Beginilah bangsa pengecut dibentuk. Kita bukan lagi bangsa yang menjunjung keberanian, melainkan bangsa yang terbiasa menjilat ke atas dan menginjak ke bawah. Penjara pun bukan rumah para penjahat sejati, melainkan gudang untuk musuh politik kelas receh. Koruptor besar nyaman di kursi kekuasaan, sembari tertawa melihat rakyat sibuk menonton drama OTT.

Akibatnya, harga diri hukum kita jatuh ke titik nol. Pengadilan berubah jadi pasar gelap, dimana ada etalase hukum pidana, ada diskon pasal perdata, bahkan ada paket “bebas demi hukum” bila uangnya cukup. Dunia menatap kita dengan jijik, ketika republik besar dengan aparat hukum yang mentalnya kecil.

Kini bola ada di kaki Presiden Prabowo. Setahun ia berkuasa, dengan warisan sepuluh tahun Jokowi yang penuh lubang. Prabowo bisa memilih, ikut arisan politik balas jasa, atau menegakkan hukum sebagai pilar negara.

Sebab rakyat tidak memilih Prabowo untuk memberi panggung pada Jokowi dan kroninya. Mereka memilih karena percaya Prabowo mampu menghentikan sandiwara. Kalau salah langkah, rakyat yang frustrasi bisa meledak kapan saja.

Bangsa ini sudah terlalu lama hidup di teater hukum. Dan bagi Prabowo, tak ada lagi ruang untuk ragu. Pepatah lama berkata “It’s now or never.” Kalau hukum masih dipakai sebagai mainan, jangan salahkan bila panggung negeri ini berubah jadi arena tawuran massal.

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

 

 

 

 

 

 

 

 

Note : Rubrik opini merupakan tulisan dan pandangan yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya penulis

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…