Home » Aceh » Atas Nama Kemanusiaan, Pemda Aceh Selatan Diminta Fasilitasi Etnis Rohingya

Atas Nama Kemanusiaan, Pemda Aceh Selatan Diminta Fasilitasi Etnis Rohingya

IMG-20241020-WA0092

ACEH SELATAN -Pemuda Muhammadiyah meminta kepada pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk memfasilitasi etnis Rohingya yang saat ini masih terombang-ambing di perairan laut Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.Hal itu disampaikan Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Aceh Selatan Rahmad Kurniadi, Sabtu 19 Oktober 2024.

Menurut wakil ketua DPD II KNPI Aceh Selatan ini, pihaknya meminta seluruh elemen masyarakat aceh selatan agar tidak terprovokasi dengam isu-isu yang tidak jelas apalagi dapat membunuh rasa kemanusiaan kita sebagai manusia. Ditambah lagi kita sebagai orang aceh khususnya aceh selatan yang dikenal dunia sebagai masyarakat yang sangat peduli terhadap saudara kita yang lagi membutuhkan dengan kondisi darurat. Ini masalah kemanusiaan, bukan masalah politik. Harus bisa kita pilah-pilah.

“Jangan ada menyebarkan isu-isu negatif yang begitu dahsyat dan heboh, padahal itu belum ada kebenarannya sehingga membuat masyarakat menjadi ketakutan karena hal-hal yang belum tentu benar,” kata Rahmad.

“Jangan mengikuti pola-pola berpikir bahwa semua yang datang itu adalah ancaman dan lain sebagainya, itu semua bukan cara berpikir kita orang aceh apa lagi orang muslim. Bisa saja keberkahan dari Allah akan mengalir deras ketika kita membantu sesama manusia apalagi sesama muslim,” sambungnya.

Lebih lanjut, Rahmad menjelaskan,kalau kita lihat secara global, etnis rohingya itu tidak serta merta datang ke Aceh tapi ada kejadian-kejadian yang terjadi di negaranya bahkan menyancam jiwa mereka, sehingga mereka menuju ke negara-negara yang dianggap aman dan peduli tentang kemanusian.

Begitupun,Kalau kita merujuk pada Perpres 125 tahun 2016 justru lebih memberi ruang bagi pemerintah kabupaten atau kota untuk bertindak. Kewenangannya pun hanya sebatas memberikan tempat penampungan yang bersifat sementara, sedangkan urusan lainnya tetap menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

“Saat ini pengungsi rohingya berada dalam perlindugan dua lembaga PBB, yakni UNHCR dan IOM. Nasib para pengungsi Rohingya masih belum jelas, karena sejauh ini belum ada negara yang bisa menerima mereka secara utuh,” jelas Rahmad

Oleh karena itu Rahmad menegaskan agar ada rasa kemanusian yang kita bawa terhadap mereka, dan pemda harus ikut andil digarda terdepan dalam proses kemanusiaan ini. Apalagi, prinsip pengungsi itu secara sederhana tidak boleh ditolak, tidak boleh dihukum dan didiskriminasikan. Selama mereka mempunyai itikad baik atau tidak mengacaukan tempat kita maka kita wajib menerimanya sesuai dengan perintah syariat yang kita anut.

“Walaupun juga butuh kehati-hatian sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi kedepannya.Kita harus mengedepankan ukhuwah Islamiyah yang menjadi pegangan kita. Di lain sisi, mereka adalah tamu yang harus kita muliakan sebab budaya Aceh sangat memuliakan tamu,” ucap Rahmad.

Rahmad berharap Pemerintah Daerah segera ambil tindakan yang positif dengan mengedepankan kemanusiaan. Masalah etnis rohingya ini bebannya jangan lagi diberi utuh kepada masyarakat, tinggal dimana, sampai kapan dan lani-lain, sebab itu tugasnya pemerintah. Jangan juga ada kriminalisasi terhadap pelaut Aceh yang menolong mereka terdampar atau rusak kapal di laut.

“Terakhir kita juga berharap adanya fatwa MPU yang secara tegas terkait cara pandang Islam dan budaya Aceh menyikapi kehadiran pengungsi Rohingya,” tutup Rahmad.(HS) 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…