Home » Pemilu 2024 » ASN dan Aparatur Gampong Jadi Timses, Panwaslih Tegaskan Sanksi

ASN dan Aparatur Gampong Jadi Timses, Panwaslih Tegaskan Sanksi 

20240109-img-20240109-120453

ACEH SELATAN_ Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan kembali menghimbau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aparatur Gampong di Aceh Selatan agar netral pada Pemilu 2024.

Himbauan tersebut menanggapi adanya informasi yang beredar, masih ada sebagian dari ASN dan Aparatur Gampong menjadi Tim Sukses (Timses) atau tidak netral dalam menjalankan tugas, kewajiban dan wewenang nya.

“Semoga seluruh ASN dan aparatur gampong dapat menjaga profesionalitasnya sebagai aparatur sipil negara, cukup fokus pada pelayanan publik,” kata Basar Mulyadi, anggota Panwaslih Aceh Selatan yang membidangi Hukum, Pencegahan, Partisipasi masyarakat dan Humas (HP2H), Rabu, 10 Januari 2024.

Lebih lanjut, Basar Mulyadi mengingatkan, berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam pasal 282 disebutkan, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Sementara itu, kata Basar, dalam undang -undang nomor 5 tahun 2014, pada pasal 9 ayat 2 disebutkan pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Selain itu, netralitas ASN tak hanya relevan dalam lingkup pekerjaan sehari-hari atau dunia nyata melainkan juga dalam aktivitas di media sosial. Seiring perkembangan teknologi, ASN harus lebih berhati-hati dalam menggunakan platform digital. Bahkan, ASN dilarang memberikan komentar, like dan follow di media sosial peserta Pemilu 2024.

” Pelarangan komentar dan like di media sosial ini dimaksudkan untuk menjaga netralitas ASN selama penyelenggaraan pemilu 2024,” kata Masrafit, anggota Panwaslih lainnya. 

Menurutnya, aturan tersebut tercatat dalam surat keputusan bersama nomor 12 tahun 2022 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai negeri sipil dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan presiden. SKB tersebut ditanda tangani oleh lima kementerian/lembaga. Sehingga Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan berwenang untuk menangani pelanggaran netralitas ASN dan aparatur gampong. Begitupun, kewenangan Bawaslu hanya sebatas memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan atasan aparatur gampong yaitu Bupati.

” Karena yang berhak memberikan sanksi itu adalah KASN dan atasan aparatur gampong itu sendiri, Bawaslu hanya sampai pada tahap pemeriksaan awal dan klarifikasi kemudian rekomendasi ditujukan kepada KASN dan Bupati,” kata Masrafit.

Panwaslih Aceh Selatan dalam tugas pengawasan tetap mengedepankan pencegahan dalam penanganan dugaan pelanggaran pemilu.

” Kalau pun sudah dicegah tapi masih melawan, kami tindak sebagaimana aturan main yang berlaku, seperti pada Pemilu 2019 yang lalu, Panwaslih Aceh Selatan telah menindak kasus pelanggaran netralitas ASN, kita berharap di Pemilu 2024 tidak ada hal serupa terjadi, “ujarnya.[HS]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…