Home » Hukum/Kriminal » Aset-aset Tak Tercatat Firli Bahuri Kini dalam Radar Polisi

Aset-aset Tak Tercatat Firli Bahuri Kini dalam Radar Polisi

ketua-kpk-firli-bahuri-1

JAKARTA – Mantan Ketua KPK Firli Bahuri diduga memiliki aset-aset yang tak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Polisi, yang menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Firli, juga bakal mengusut soal aset-aset tak tercatat itu.

Sebagai informasi, Firli Bahuri merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan atau gratifikasi atau suap terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian saat dipimpin Syahrul Yasin Limpo (SYL). Adapun eks Mentan SYL telah menjadi tersangka dan ditahan oleh KPK dengan status tersangka dugaan korupsi.

Firli juga telah beberapa kali diperiksa sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Namun, Firli belum ditahan. Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto mengatakan Firli belum ditahan karena perkara terkait Firli akan berkembang.

“Jadi begini ya, untuk menahan orang itu kan kita punya taktik dan strategi. Karena ini kelihatannya perkaranya berkembang,” kata Karyoto dalam rapat akhir tahun Polda Metro Jaya di BPMJ, Kamis (28/12/2023).

Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak juga menyebut jajarannya akan mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan Firli Bahuri. Dia mengatakan pendalaman itu menjadi salah satu agenda yang akan dilakukan oleh tim penyidik gabungan.

“Termasuk salah satu yang nanti akan kita sasar terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Terkait dengan tindak pidana pencucian uang akan menjadi salah satu agenda penyidikan dari tim penyidik gabungan,” ujarnya

Sebelum menyatakan hendak mengusut dugaan TPPU, polisi sudah memeriksa Firli terkait aset-aset tak terdaftar di LHKPN-nya. Pemeriksaan itu dilakukan pada Rabu (27/12/2023).

“Tujuan pemeriksaan adalah untuk meminta keterangan tentang seluruh harta benda tersangka, serta harta benda Istri, anak, dan keluarga, terkait adanya aset lain/harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, di antaranya Aset yang berlokasi di Yogyakarta (Bantul dan Sleman), Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jakarta,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Rabu (27/12/2023).

Trunoyudo mengatakan Firli juga meminta penambahan satu saksi meringankan. Sebelumnya, Firli sudah mengajukan empat saksi meringankan dan sudah diperiksa.

“Tujuan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan terhadap Tersangka FB pada hari ini adalah adanya kepentingan tersangka FB untuk menambahkan Saksi yang meringankan (a de charge) yang baru, di luar yang telah diterangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka pada tanggal 1 Desember 2023,” katanya.

Firli sendiri bungkam setelah diperiksa sebagai tersangka. Dia langsung meninggalkan gedung Bareskrim setelah diperiksa.

Sementara itu, pengacara Firli, Ian Iskandar, mengatakan aset yang belum masuk ke LHKPN Firli hanya apartemen di Darmawangsa, Jakarta Selatan. Alasannya, kata Ian, apartemen itu belum sepenuhnya milik Firli.

“Ya cuma itu saja apartemen yang kemarin (yang belum masuk LHKPN),” kata Ian di gedung Bareskrim Polri, Rabu (27/12/2023).

“Masih proses pengikatan saja, jadi belum full, belum sepenuhnya milik beliau. Sehingga, tidak dilaporkan, kan dilaporkan LHKPN itu kalau aset itu memang milik beliau ya, tapi ini kan belum,” sambungnya.

Dia mengklaim pelaporan apartemen itu terkendala proses kepemilikan.

“Terkendala proses kepemilikan terhadap beliau (Firli), dalam apartemen itu sudah ada keputusan pailit,” ujarnya.[detik]

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…