Home » Uncategorized » APRI: Jangan Samakan Penambang Rakyat Dengan PETI, Negara Diminta Kejar Cukong Tambang

APRI: Jangan Samakan Penambang Rakyat Dengan PETI, Negara Diminta Kejar Cukong Tambang

IMG-20260724-WA0094

JAKARTA– Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) meminta pemerintah menghentikan praktik menyamaratakan seluruh aktivitas tambang tanpa izin sebagai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Menurut organisasi itu, penyamaan istilah tersebut berpotensi mengkriminalisasi penambang rakyat yang belum memperoleh akses legal untuk mengurus izin.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APRI, Gatot Sugiharto, mengatakan banyak masyarakat menambang secara turun-temurun di wilayahnya sendiri, tetapi belum memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Penyebabnya, kata dia, bukan semata-mata karena melanggar aturan, melainkan karena pemerintah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau masih minim sosialisasi mengenai mekanisme perizinan.

“Jangan sampai masyarakat kecil yang mencari nafkah disamakan dengan pelaku tambang ilegal yang didanai pemodal besar. Keduanya berbeda, baik dari sisi pelaku, tujuan, maupun cara penanganannya,” ujar Gatot dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026).

Menurut APRI, penggunaan istilah PETI secara umum telah membentuk stigma bahwa semua penambang tanpa izin adalah pelaku kejahatan. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakui keberadaan pertambangan rakyat sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

APRI menilai persoalan utama justru terletak pada belum tersedianya jalur legal bagi masyarakat. Pengajuan IPR hanya dapat dilakukan setelah pemerintah menetapkan WPR. Selama wilayah tersebut belum tersedia, masyarakat dinilai tidak memiliki kesempatan memperoleh legalitas meski tetap berisiko menghadapi proses hukum.

Organisasi itu membedakan penambang rakyat dengan aktivitas pertambangan ilegal yang melibatkan pemodal besar. Menurut APRI, penambang rakyat umumnya merupakan warga lokal yang bekerja dalam skala kecil menggunakan peralatan sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, PETI disebut lebih banyak melibatkan cukong atau sindikat, menggunakan alat berat, mengejar keuntungan dalam skala besar, serta kerap mengabaikan ketentuan lingkungan dan tata ruang.

Karena itu, APRI meminta aparat penegak hukum memusatkan penindakan terhadap aktor utama yang membiayai pertambangan ilegal, bukan menyasar masyarakat yang belum memperoleh akses perizinan.

Terhadap penambang rakyat, APRI mendorong pemerintah mempercepat penetapan WPR, mempermudah penerbitan IPR, meningkatkan pembinaan keselamatan kerja, serta memperkenalkan teknologi pengolahan mineral yang lebih ramah lingkungan.

Menurut APRI, berbagai forum yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan lembaga negara dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong perubahan pendekatan dari kriminalisasi menuju formalisasi. Pendekatan tersebut menempatkan pemberian legalitas dan pembinaan sebagai langkah utama, sedangkan sanksi pidana menjadi upaya terakhir.

APRI juga menyebut banyak kajian menunjukkan sebagian besar penambang tradisional belum memiliki IPR bukan karena menolak aturan, melainkan akibat lambatnya penetapan WPR dan terbatasnya informasi mengenai prosedur perizinan.

“Bukan sekadar soal istilah, tetapi soal arah kebijakan negara. Negara harus mampu membedakan siapa yang mencari nafkah dan siapa yang mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan besar. Di situlah letak keadilan dalam tata kelola pertambangan rakyat,” kata Gatot.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…