JAKARTA– Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) meminta pemerintah menghentikan praktik menyamaratakan seluruh aktivitas tambang tanpa izin sebagai Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Menurut organisasi itu, penyamaan istilah tersebut berpotensi mengkriminalisasi penambang rakyat yang belum memperoleh akses legal untuk mengurus izin.
Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) APRI, Gatot Sugiharto, mengatakan banyak masyarakat menambang secara turun-temurun di wilayahnya sendiri, tetapi belum memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Penyebabnya, kata dia, bukan semata-mata karena melanggar aturan, melainkan karena pemerintah belum menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau masih minim sosialisasi mengenai mekanisme perizinan.
“Jangan sampai masyarakat kecil yang mencari nafkah disamakan dengan pelaku tambang ilegal yang didanai pemodal besar. Keduanya berbeda, baik dari sisi pelaku, tujuan, maupun cara penanganannya,” ujar Gatot dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2026).
Menurut APRI, penggunaan istilah PETI secara umum telah membentuk stigma bahwa semua penambang tanpa izin adalah pelaku kejahatan. Padahal, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengakui keberadaan pertambangan rakyat sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
APRI menilai persoalan utama justru terletak pada belum tersedianya jalur legal bagi masyarakat. Pengajuan IPR hanya dapat dilakukan setelah pemerintah menetapkan WPR. Selama wilayah tersebut belum tersedia, masyarakat dinilai tidak memiliki kesempatan memperoleh legalitas meski tetap berisiko menghadapi proses hukum.
Organisasi itu membedakan penambang rakyat dengan aktivitas pertambangan ilegal yang melibatkan pemodal besar. Menurut APRI, penambang rakyat umumnya merupakan warga lokal yang bekerja dalam skala kecil menggunakan peralatan sederhana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, PETI disebut lebih banyak melibatkan cukong atau sindikat, menggunakan alat berat, mengejar keuntungan dalam skala besar, serta kerap mengabaikan ketentuan lingkungan dan tata ruang.
Karena itu, APRI meminta aparat penegak hukum memusatkan penindakan terhadap aktor utama yang membiayai pertambangan ilegal, bukan menyasar masyarakat yang belum memperoleh akses perizinan.
Terhadap penambang rakyat, APRI mendorong pemerintah mempercepat penetapan WPR, mempermudah penerbitan IPR, meningkatkan pembinaan keselamatan kerja, serta memperkenalkan teknologi pengolahan mineral yang lebih ramah lingkungan.
Menurut APRI, berbagai forum yang melibatkan pemerintah, akademisi, dan lembaga negara dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong perubahan pendekatan dari kriminalisasi menuju formalisasi. Pendekatan tersebut menempatkan pemberian legalitas dan pembinaan sebagai langkah utama, sedangkan sanksi pidana menjadi upaya terakhir.
APRI juga menyebut banyak kajian menunjukkan sebagian besar penambang tradisional belum memiliki IPR bukan karena menolak aturan, melainkan akibat lambatnya penetapan WPR dan terbatasnya informasi mengenai prosedur perizinan.
“Bukan sekadar soal istilah, tetapi soal arah kebijakan negara. Negara harus mampu membedakan siapa yang mencari nafkah dan siapa yang mengeksploitasi sumber daya alam demi keuntungan besar. Di situlah letak keadilan dalam tata kelola pertambangan rakyat,” kata Gatot.








