Home » Aceh » APBK Subulussalam TA 2025 Belum Dibahas, Terancam di Perwalkan

APBK Subulussalam TA 2025 Belum Dibahas, Terancam di Perwalkan

20241224_105350 (1)

SUBULUSSALAM – Kabar pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam Tahun Anggaran (TA) 2024 terancam di Peraturan Walikota (Perwal) kan. Pasalnya, hingga saat ini kabar pembahasan APBK tersebut, belum juga dilakukan oleh Legislatif maupun Eksekutif.

Seperti yang disampaikan Bahagia Maha (BM) yang merupakan anggota DPRK Subulussalam periode 2019-2024. Menurutnya, APBK Subulussalam TA 2025 berpotensi di perwalkan.

Keyakinannya ini, ucapkan BM, mengingat saat ini telah memasuki awal bulan kerja tahun 2025. Berdasarkan ketentuan pasal 312 ayat 1, undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Hemat BM, ketentuan itu mengandung arti bahwa rancangan Perda/Qanun APBK sudah harus disepakati bersama sama paling lambat tanggal 30 November yaitu satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran baru.

Namun, lanjut BM, dalam beberapa hari belakangan ini, mencuatnya pemberitaan terkait APBK Subulussalam TA 2025, yang menyimpulkan APBK Subulussalam tahun anggaran 2025 belum disahkan oleh Kepala Daerah dan anggota DPRK Subulussalam.

“Hal ini tentu akan merugikan masyarakat Subulussalam dan juga memperlambat roda pembangunan di Kota ini, disemua sektor yang bersumber dari APBK Subulussalam,” kata BM.

Diakui BM, bahwa APBK Subulussalam TA 2024 pernah terlambat pengesahanya akan tetapi sesuai prosedur dan tahapanya tim banggar anggota DPRK setempat, langsung menindaklanjuti rancangan ABPK tersebut dengan melaksanakan rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang meagendakan rapat pembahasan Banggar bersama dengan tim TAPK.

“Dokumen APBK tahun itu sudah diserahkan oleh eksekutif kepada DPRK, artinya proses pembahasan itu berjalan di DPRK walaupun pengesahanya agak terlambat sehingga eksekutif tidak ada celah untuk memperwalkan APBK tersebut,” beber BM.

Lanjut BM, dengan berjalanya proses pembahasan APBK pada saat itu, seluruh yang menjadi keraguan dan yang kurang jelas tentang APBK tersebut disaat rapat DPRK Banggar bersama TAPK itulah dipertanyakan kesemuanya.

Sehingga ditemukan adanya dugaan perbedaan yang menjadi kesepakatan bersama, namun berbeda dengan APBK Subulussalam TA 2025 pada saat sekarang ini.

Dalam pantauan BM, dari beberapa sumber ia mendapatkan bahwa dokumen rancanagan APBK subulussalam TA 2025, baik Kepala Daerah melalui TAPK sudah menyerahkan Dokumen APBK tersebut kepada DPRK subulussalam untuk dibahas bersama.

Mirisnya, anggota DPRK Subulussalam tidak menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat Banmus untuk meagendakan rapat pembahasan APBK itu bersama dengan TAPK.

“Tentunya sikap ini akan memperlambat roda kepemerintahan juga menghambat pembangunan daerah dan merugikan masyarakat kota subulussalam dan hal ini juga menjadi catatan preseden yang buruk bagu lembaga yang terhormat itu,” ujar BM.

Selain menjadi catatan preseden buruk, ditambahkan Sekretaris PAN Kota Subulussalam ini, lembaga yang terhormat itu juga akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pada pasal 312 Ayat 2 dan 3 Undang Undang Nomor 23 tahun 2014.

Menyatakan bahwa DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaiman dimaksud pada Ayat 1 dikenai sanksi adminitratif berupa tidak dibayarkan Hak-Hak keuangan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 bulan.

Di syat 3 sanksi sebagaiman dimaksud pada Ayat 2 tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD Apabila keterlambatan penetapan APBK disebabkan oleh kepala Daerah keterlambatan menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat 2 tersebut, menegaskan apabila kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi maka Kepala Daerah dan DPRD akan dikenakan sanksi tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan.

Dikhawatirkan BM, APBK Subulussalam tahun anggaran 2025 berpotensi akan diperwalkan, semestinya hal ini tidak terjadi. Dikarenakan saling mengedepankan ego dan kepentingan pribadi bukannya mengkedepankan ajas kepentingan daerah dan kepentingan masyarakat Subulussalam, APBK 2025 terancam di Perwalkan.

“Menurut pengalaman saya selama 5 tahun menjadi wakil rakyat, minyikapi terkait APBK tersebut, seburuknya Qanun lebih baik Qanun daripada Perwal,” jelas BM. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…