Home » Opini » APBA Tahun Anggaran 2025 Terjebak oleh Kepentingan Sepihak Para Pengejar Rente

APBA Tahun Anggaran 2025 Terjebak oleh Kepentingan Sepihak Para Pengejar Rente

IMG-20250512-WA0004

PEMERINTAH Aceh nampaknya tidak pernah belajar dari kelemahan masa lalu, dalam menggulirkan APBA tepat waktu dan tepat sasaran. Lambannya menggelontorkan APBA, selalu disebabkan oleh persoalan tarik menarik kepentingan dan tawar menawar paket proyek, semata-mata hanya untuk memenuhi syahwat kerakusan para pemangku kebijakan di Aceh.

Untuk APBA Tahun Anggaran 2025, kembali terjadi lemahnya daya serap anggaran. Menurut Transparansi Tender Indonesia, Aceh masuk 10 besar provinsi yang daya serap anggaran sangat rendah, oleh sebab itu mendesak Plh Gubernur Aceh, untuk segera mengambil langkah strategis, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan, sebagaimana yang telah dituangkan dalam APBA Ta 2025.

Perlu menjadi perhatian para pemangku kebijakan di Aceh, predikat Aceh sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi di Sumatera, disebabkan oleh buruknya kinerja pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan APBA. Belum lagi persoalan konflik antara eksekutif dengan legislative Aceh, tanpa rasa risih berebut jatah APBA yang sejatinya adalah hak rakyat Aceh. Maka tidak berlebihan jika Aceh menjadi potret ironi pembangunan yang dianalogikan “tikus mati dilumbung padi”. 

Tidak sedikit dana otonomi khusus digelontorkan untuk Aceh, hingga tahun ini saja tidak kurang dari Rp. 100 triliun. Fenomena salah urus anggaran, merupakan factor utama gagalnya Aceh untuk keluar dari kemelut kemiskinan. Tragedi kemiskinan adalah tanggung jawab para pemangku kepentingan di Aceh yang sesungguhnya tidak pernah berfikir untuk kemaslahatan rakyat Aceh. 

Sudah saatnya rakyat Aceh mengajukan class action terhadap pemerintah Aceh yang telah gagal mensejahterahkan Aceh, ditengah melimpahnya dukungan anggaran pembangunan untuk Aceh.

 

Oleh : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…