Home » Hukum » Anggota DPRK Aceh Barat Desak Perusahaan Utamakan Pekerja Lokal

Anggota DPRK Aceh Barat Desak Perusahaan Utamakan Pekerja Lokal 

IMG_20240601_103929

ACEH BARAT_ Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat, Ahmad Yani mendesak seluruh perusahaan di kabupaten setempat, mentaati qanun Aceh Barat nomor 6 tahun 2023 tentang tenaga kerja. 

Kata Ahmad Yani, di ring satu perusahaan kebanyakan bukan kelahiran Aceh Barat yang di utamakan, akan tetapi pendatang bermodal KTP saja begitu mudah menjadi karyawan.

“Asumsi saya seperti ada calo yang memfasilitasi ditingkat desa, kita menyarankan Disnatker perlu bertindak bila perlu diabsensi para karyawan tersebut, sayang putra putri Aceh Barat makin banyak pengangguran sementara perusahaan terus bertambah penyerapan tenaga kerja,”ujar Ahmad Yani, Sabtu, 1 Juni 2024.

Ahmad Yani menyebutkan, pada UU ketenagakerjaan pasal 5 memang disebutkan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

“Akan tetapi didalam UU Ketenagakerjaan memang tidak spesifik mengatur sepenuhnya terkait dengan kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal, namun hal ini diserahkan kepada pemerintah daerah,”ucap Ahmad Yani.

Menurut Ahmad Yani, perusahaan yang berdiri di suatu daerah tentu juga harus mematuhi aturan yang ada di daerah guna ikut serta patuh terhadap aturan atau hukum yang ada.

“Dalam hal ini, kabupaten aceh barat mempunyai qanun nomor 06 tahun 2023 ttg ketenagakerjaan maka tidak ada alasan perusahaan untuk tidak memprioritaskan putra daerah,”tegas Ahmad Yani.

Karena, kata Ahmad Yani, perusahaan dalam merekrut karyawan atau tenaga kerja tentu juga terikat dengan qanun di daerah, di mana dalam qanun tersebut menyatakan bahwa harus ada karyawan yang tergolong masyarakat lokal atau tenaga kerja lokal, maka perusahaan harus mematuhi dan mentaati aturan daerah setempat.

“Kita minta setiap pemberi kerja atau perusahaan mengutamakan tenaga kerja lokal pada lowongan pekerjaan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan untuk setiap golongan jabatan,”ungkap Ahmad Yani.

Ahmad Yani berharap perlu adanya dorongan dari pemerintah untuk tenaga kerja lokal yang harus diprioritaskan untuk mensejahterakan tenaga kerja dan juga untuk menekan angka pengangguran yang ada di Aceh Barat.||Alfianpasee

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…