Home » Daerah » Anggaran KONI Aceh Jaya Disorot DPRK, T Irfan TB : Dana Besar, Atlet Terabaikan

Anggaran KONI Aceh Jaya Disorot DPRK, T Irfan TB : Dana Besar, Atlet Terabaikan

IMG-20250803-WA0031

ACEH JAYA – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Jaya menyoroti tajam penggunaan anggaran hibah untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Aceh Jaya yang dinilai tidak berpihak pada pembinaan atlet, padahal Aceh Jaya akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Aceh (PORA) tahun 2026.

Fraksi Karya Demokrat Nasional DPRK Aceh Jaya—yang terdiri dari Partai Golkar, Demokrat, dan PAN—mengungkapkan bahwa dana hibah KONI dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) 2024 lebih banyak digunakan untuk belanja honorarium dan operasional internal pengurus.

Berdasarkan hasil pemantauan, KONI Aceh Jaya menerima dana sebesar Rp 350 juta. Rinciannya: Rp 213 juta untuk honorarium pengurus, Rp 43,5 juta untuk perjalanan dinas pengurus, Rp 83,5 juta untuk kebutuhan sekretariat, dan Rp 10 juta untuk kegiatan rapat. “Dari seluruh alokasi itu, tak satu rupiah pun menyentuh aspek pembinaan atlet,” tegas Ketua Fraksi Karya Demokrat Nasional, T Irfan TB, dalam rapat paripurna DPRK Aceh Jaya, Jumat 1 Agustus 2025.

Tak berhenti di situ, dalam APBK Perubahan 2024, KONI kembali menerima tambahan dana hibah sebesar Rp 340 juta. Sayangnya, dana tersebut juga sebagian besar dialokasikan untuk kegiatan administratif: honorarium pengurus Rp 30 juta, Turnamen Voli Piala Bupati Rp 100 juta, dan pengadaan ATK, dokumentasi, serta perlengkapan TI sebesar Rp 73,9 juta. “Jelas tidak ada perhatian terhadap pembinaan atlet, padahal itu adalah inti dari keberadaan KONI,” lanjut Irfan TB.

Fraksi juga mendesak Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) untuk lebih cermat dalam memverifikasi proposal yang diajukan KONI, mengingat posisi strategis Aceh Jaya sebagai tuan rumah PORA 2026.

Tak hanya itu, Fraksi Karya Demokrat Nasional juga mengkritisi progres pembangunan miniatur venue PORA. Meski anggaran telah dicairkan 100 persen, hingga kini proyek tersebut belum diserahkan kepada dinas oleh pihak rekanan.

Di akhir penyampaiannya, Irfan TB mengungkapkan adanya kejanggalan dalam pengalokasian dana pengadaan jet ski. Hibah yang semestinya ditujukan kepada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) justru dimasukkan ke dalam sub bidang olahraga, bukan pariwisata.

“Kesalahan ini menunjukkan lemahnya ketelitian Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK). Dinas terkait harus segera menagih pertanggungjawaban dan memastikan setiap pekerjaan dan alokasi anggaran dilakukan secara tepat, akuntabel, dan transparan,” tutupnya. (SN)

 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…