Home » Uncategorized » AMPES Tolak Anggaran Lapangan Tembak Rp1 Miliar, Nilai Bukan Prioritas di Tengah Defisit APBD

AMPES Tolak Anggaran Lapangan Tembak Rp1 Miliar, Nilai Bukan Prioritas di Tengah Defisit APBD

IMG-20260723-WA0071

SUBULUSSALAM– Aliansi Mahasiswa Pemuda Subulussalam (AMPES) menyatakan penolakan terhadap rencana penganggaran pembangunan lapangan tembak senilai Rp1 miliar dalam APBD Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2026. Organisasi tersebut menilai anggaran itu tidak sejalan dengan kebutuhan mendesak masyarakat di tengah kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK).

Ketua Umum AMPES, Suardi Munthe, mengatakan pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penyelesaian persoalan defisit anggaran.

“Masih banyak jalan desa yang rusak, puskesmas kekurangan obat, sekolah kekurangan ruang kelas, bantuan banjir belum tuntas, dan gaji honorer masih sering terlambat. Namun pemerintah justru memilih membangun fasilitas yang tidak menyentuh kebutuhan dasar rakyat,” ujar Suardi dalam pernyataan sikapnya, Kamis (23/7/2026).

Menurut AMPES, anggaran sebesar Rp1 miliar dinilai lebih bermanfaat apabila dialokasikan untuk perbaikan jalan desa, penambahan stok obat dan alat kesehatan di puskesmas, bantuan modal bagi pelaku UMKM maupun nelayan, serta membantu mengurangi defisit anggaran daerah.

Dalam pernyataan sikap tersebut, AMPES menyampaikan tiga tuntutan kepada Pemerintah Kota Subulussalam, yakni membatalkan anggaran pembangunan lapangan tembak senilai Rp1 miliar dalam APBD 2026, mengalihkan anggaran tersebut untuk kebutuhan yang lebih mendesak, serta memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat mengenai dasar dan urgensi pembangunan fasilitas tersebut.

Suardi menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak direspons, AMPES berencana menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Aceh.

“Jangan jadikan APBD sebagai ajang gagah-gagahan. Jadikan APBD sebagai alat menyejahterakan rakyat. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi, kami akan menggelar aksi di Kantor Gubernur Aceh,” tegasnya.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…