Home » Aceh » Aminullah : Aceh Barat Perlu Hadirkan Lembaga Keuangan Mikro

Aminullah : Aceh Barat Perlu Hadirkan Lembaga Keuangan Mikro

IMG-20240316-WA0021

BANDA ACEH – Menyuarakan urgensi perlunya lembaga keuangan mikro syariah di wilayah Aceh Barat, Aminullah Usman, ekonom Aceh yang juga putra daerah Aceh Barat asal desa Seuradeuk, Woyla Timur, mengungkapkan bahwa langkah ini sangat penting dalam mendukung ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. 

“Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor UMKM, pertanian, dan kelautan. Namun, untuk memaksimalkan potensi ini, diperlukan akses keuangan yang adil dan berkelanjutan bagi para pelaku usaha kecil,” ungkapnya kepada media, Sabtu 16 Maret 2024.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tulang punggung ekonomi di Aceh Barat, dan menurut Aminullah, lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi solusi bagi para pelaku usaha kecil untuk memperoleh pembiayaan dengan syarat-syarat yang lebih baik dan tanpa tekanan dari rentenir. 

“Kami melihat bahwa dengan adanya lembaga seperti PT Mahirah Muamalah di Banda Aceh, model ini dapat diadaptasi dengan sukses di Aceh Barat untuk memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal,” tambahnya.

Aminullah Usman, pendiri LKMS Mahirah Muamalah dan mantan Wali Kota Banda Aceh ini, sebelumnya telah sukses menekan ketergantungan pada rentenir di pusat Provinsi Aceh dari awalnya 80 persen, hingga tersisa 2 persen di sisa masa jabatannya sebagai Wali Kota Banda Aceh medio 2022 lalu.

Ia juga menegaskan bahwa pendirian lembaga keuangan mikro syariah bukan hanya tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang melindungi masyarakat dari praktik rentenir yang merugikan. 

Sebagaimana langkah kongkret Aminullah tersebut berimbas pada turunnya angka kemiskinan hingga 7,13 persen, serta mampu mendongkrak IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terbaik kedua Nasional kala menjabat wali kota.

“Kami mendukung penuh upaya pemerintah dan pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah konkret dalam mewujudkan lembaga keuangan mikro syariah di Aceh Barat,” tandasnya.

Dengan demikian, dukungan dari bebagai pihak pun diharapkan dapat mempercepat langkah-langkah implementasi dan mendorong pembentukan lembaga keuangan mikro syariah di Aceh Barat sebagai langkah nyata dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta melindungi para pelaku usaha kecil dari praktik rentenir yang merugikan.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…