Home » Hukum » Ambil Brondolan Sawit, 3 Warga Sepadan di Polisikan, Mukim: Bertentangan dengan Qanun Aceh

Ambil Brondolan Sawit, 3 Warga Sepadan di Polisikan, Mukim: Bertentangan dengan Qanun Aceh

InShot_20240521_181516638

SUBULUSSALAM_ Diduga 3 warga Kampong Sepadan, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, mengambil berondolan sawit milik PT MSSB/ASN. Ketiga warga tersebut akhirnya di polisikan. 

Kabar tersebut, diperoleh langsung dari Imum Mukim Binanga Thamrin Bharat. Kampong Sepadan merupakan salah satu wilayah Kemukiman Binanga yang berbatas langsung dengan PT MSSB/ASN.

Disampaikan Imum Mukim Binanga, ketiga warga Sepadan ini, tidak harus diserahkan langsung ke pihak Kepolisian. Lantaran, bertentangan dengan qanun Aceh nomor 9 tahun 2008, tentang kehidupan adat istiadat.

Didalam BAB VI jelas tertuang terkait penyelesaian sengketa/perselisihan. Didalam pasal 13 di huruf H dituliskan, Pencurian Ringan.

Sementara, di butir ke tiga. Aparat penegak hukum memberikan kesempatan agar sengketa/perselisihan diselesaikan terlebih dahulu secara adat di Gampong atau nama lain.

“Disini jelas pihak perusahaan telah mengangkangi Qanun Aceh yang sudah jelas mengatur penyelesaian sengketa tersebut, diselesaikan secara adat dan musyawarah. Malahan, pihak perusahaan langsung mempolisikan warga, bukannya mencoba untuk menyelesaikan di kemukiman atau di Kampong setempat,” Ujar Imum Mukim.

Diperusahaan PT MSSB/ASN ini, dijelaskan Imum Mukim Binanga, kerap sekali terjadi pencurian. Diduga penyebabnya, seluruh pekerja di perusahaan itu merupakan warga luar daerah.

“Hampir seluruh pekerja di PT MSSB/ASN merupakan warga luar daerah. Makanya kerap sekali terjadi pencurian,” sampai Mukim.

Jika memang qanun Aceh nomor 9 tahun 2008 pasal 13 tidak berlaku bagi perusahaan di wilayah kemukiman. Sebaiknya, qanun tersebut di revisi atau dicabut kembali.

“Jelas sudah di atur didalam qanun tersebut, untuk menyelesaikan perselihan, termasuk penyelesaian kasus tiga warga Kampong Sepadan ini. Bukannya malah main lapor polisi langsung. Jika memang qanun itu tidak berlaku kita harapkan dapat di revisi dan bila perlu di tarik saja,” pungkas Mukim.

Disamping itu, Imum Mukim Binanga berharap kepada perusahaan agar dapat mencabut laporannya di polres Subulussalam dan menyelesaikan persoalan tersebut, di Kemukiman Binanga.

Kejadian tersebut, terjadi pada hari Sabtu, 18 Mei 2024. Hingga saat ini, ketiga warga Sepadan itu masih ditahan di polres Subulussalam. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…