Home » Aceh » Aliansi Masyarakat Tolak PT CA, Himbau Warga Dokumentasikan Setiap Intimidasi dan Aktivitas PT CA

Aliansi Masyarakat Tolak PT CA, Himbau Warga Dokumentasikan Setiap Intimidasi dan Aktivitas PT CA

ChatGPT Image 5 Feb 2026, 06.54.38

BANDA ACEH – Aliansi Masyarakat Tolak PT CA menghimbau warga untuk secara aktif mendokumentasikan setiap bentuk intimidasi dan aktivitas PT CA yang masih berlangsung di atas lahan yang telah diputus Mahkamah Agung sebagai milik rakyat. Langkah ini dinilai penting bukan hanya sebagai upaya perlindungan hak masyarakat, tetapi juga sebagai pengingat bahwa putusan pengadilan tertinggi seharusnya tidak berhenti sebagai dokumen hukum semata.

Juru Bicara Aliansi Masyarakat Tolak PT CA, Khairul Amri, menyatakan bahwa masyarakat memiliki dasar hukum kuat untuk bersikap tegas. Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), kata dia, menegaskan bahwa lahan sengketa tidak lagi memiliki dasar hukum untuk dikelola oleh PT CA.

“Kami meminta warga tidak takut. Setiap intimidasi, tekanan, atau aktivitas perusahaan perlu didokumentasikan dengan baik. Bukti ini penting agar perjuangan masyarakat berdiri di atas fakta dan hukum, bukan sekadar klaim,” ujar Khairul Amri, Jumat 5 Februari 2026.

Menurut Khairul, persoalan yang dihadapi masyarakat saat ini bukan lagi sengketa kepemilikan lahan, melainkan soal penegakan hukum. Dalam sistem peradilan, putusan Mahkamah Agung merupakan tahap akhir yang bersifat final dan mengikat seluruh pihak. Ketika putusan tersebut tidak segera dieksekusi di lapangan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya hak warga, tetapi juga wibawa negara hukum.

Pihaknya menilai, keberlanjutan aktivitas PT CA di atas lahan yang telah diputus sebagai milik rakyat menunjukkan adanya jurang antara putusan hukum dan implementasinya. Situasi ini, jika dibiarkan, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum berkepanjangan dan memperbesar risiko konflik sosial di tingkat lokal.

Dia juga menyoroti bahwa banyak konflik agraria di Indonesia tidak berlarut-larut karena lemahnya aturan, melainkan karena absennya tindakan tegas pascaputusan pengadilan. Data berbagai lembaga pemantau agraria menunjukkan bahwa konflik cenderung membesar ketika negara gagal memastikan eksekusi putusan secara konsisten dan transparan.

Khairul Amri menegaskan, dokumentasi yang dilakukan warga bukanlah bentuk provokasi, melainkan mekanisme kontrol sosial yang sah dalam negara demokrasi. Foto, video, dan catatan lapangan, kata dia, akan menjadi alat penting untuk memastikan bahwa setiap dugaan pelanggaran dapat diuji secara objektif oleh aparat penegak hukum.

“Ini bukan ajakan untuk melawan hukum, tetapi justru untuk menegakkan hukum. Ketika warga diminta diam, padahal haknya telah diputus pengadilan, di situlah keadilan mulai kehilangan makna,” ujarnya.

Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk tidak mengambil posisi pasif. Negara, menurut mereka, harus hadir secara nyata dengan menghentikan seluruh aktivitas PT CA di atas lahan sengketa serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat dari segala bentuk tekanan.

Pembiaran terhadap aktivitas perusahaan pascaputusan inkracht, lanjut Khairul, berpotensi menciptakan preseden buruk dalam tata kelola konflik agraria. Jika putusan Mahkamah Agung tidak segera diimplementasikan, maka pesan yang sampai ke publik adalah bahwa kekuatan modal dapat mengalahkan keputusan hukum.

Aliansi Masyarakat Tolak PT CA menyatakan akan terus mengawal persoalan ini melalui jalur hukum dan advokasi publik. Seluruh dokumentasi yang dikumpulkan masyarakat akan disusun sebagai laporan resmi kepada aparat penegak hukum dan lembaga negara terkait.

Bagi pihaknya, perjuangan ini tidak semata soal satu perusahaan dan satu wilayah, melainkan soal konsistensi negara dalam menegakkan hukum dan melindungi hak warga. Ketegasan dalam menindaklanjuti putusan pengadilan, mereka menilai, menjadi ukuran sejauh mana negara benar-benar hadir bagi rakyatnya.(RIL)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…