ACEH SINGKIL– Aliansi Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil menyampaikan perkembangan penanganan dugaan penyimpangan pengadaan genset Puskesmas yang bersumber dari APBD Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016.
Desakan tersebut disampaikan Ketua ALAMP AKSI, Mahmud Padang, dengan merujuk surat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh Nomor R-48/L.1.5/Fo.2/01/2026 tertanggal 19 Januari 2026. Dalam surat itu, Kejati Aceh menyatakan telah menelaah laporan masyarakat dan melimpahkannya kepada Kejari Aceh Singkil untuk ditindaklanjuti.
Menurut Mahmud, hingga enam bulan setelah pelimpahan tersebut, belum ada informasi yang diketahui publik mengenai perkembangan penanganan laporan dimaksud.
“Kami berharap Kejari Aceh Singkil dapat menyampaikan sejauh mana progres penanganan perkara ini. Transparansi penting agar masyarakat mengetahui bahwa laporan yang telah diteruskan benar-benar ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum,” ujar Mahmud, Kamis (9/7/2026).
Ia menegaskan, ALAMP AKSI tidak bermaksud mencampuri proses hukum yang sedang berjalan. Namun, masyarakat dinilai memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai tahapan penanganan perkara, sepanjang penyampaiannya tidak mengganggu proses penegakan hukum.
Menurut dia, keterbukaan informasi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dalam menangani dugaan tindak pidana korupsi.
Mahmud menambahkan, apabila Kejari Aceh Singkil telah melakukan pengumpulan bahan keterangan atau langkah-langkah hukum lainnya, perkembangan tersebut diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat secara proporsional.
Selain itu, ALAMP AKSI meminta Kejari Aceh Singkil menangani perkara tersebut secara profesional, independen, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika nantinya ditemukan bukti yang cukup, proses penanganan perkara diharapkan dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.
ALAMP AKSI menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan dugaan penyimpangan pengadaan genset Puskesmas APBD Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 hingga terdapat kepastian hukum.








