Home » Uncategorized » ALAMP AKSI Desak APH Usut Dugaan Permasalahan Pengadaan Kulkas Farmasi RSUD Aceh Singkil

ALAMP AKSI Desak APH Usut Dugaan Permasalahan Pengadaan Kulkas Farmasi RSUD Aceh Singkil

IMG-20260714-WA0068

BANDA ACEH– Dugaan permasalahan dalam pengadaan kulkas farmasi di RSUD Aceh Singkil mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap proses pengadaan alat kesehatan tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Ketua DPW ALAMP AKSI Aceh, Mahmud Padang, mengatakan pemeriksaan tidak semestinya hanya berfokus pada kondisi fisik kulkas farmasi yang menjadi sorotan, melainkan juga harus menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan dan serah terima barang.

“Jika benar terdapat kulkas farmasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi standar penyimpanan obat, maka seluruh proses pengadaannya patut ditelusuri. Pemeriksaan harus melihat apakah spesifikasi barang telah sesuai kontrak, bagaimana mekanisme penerimaan barang dilakukan, dan apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya,” ujar Mahmud, Kamis (16/7/2026).

Menurut Mahmud, kulkas farmasi merupakan salah satu sarana penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena berfungsi menjaga stabilitas mutu obat yang memerlukan penyimpanan pada suhu tertentu. Apabila peralatan tersebut tidak memenuhi standar, kondisi itu dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Ia menilai aparat penegak hukum perlu memeriksa dokumen perencanaan kebutuhan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, berita acara pemeriksaan barang, hingga mekanisme pembayaran apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian.

Mahmud mengatakan pengadaan alat kesehatan merupakan sektor yang membutuhkan pengawasan ketat karena menyangkut pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemeriksaan dinilai perlu dilakukan secara administratif maupun teknis agar dapat diketahui apakah barang yang diterima benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah dikontrakkan.

“Apabila nantinya ditemukan adanya perbedaan spesifikasi, kualitas barang yang tidak sesuai kontrak, atau indikasi perbuatan melawan hukum, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Mahmud juga mengingatkan bahwa RSUD Aceh Singkil telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut dia, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD seharusnya diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.

Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan itu dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal rumah sakit, khususnya dalam pengadaan maupun pemeliharaan sarana penunjang pelayanan kesehatan.

Selain itu, Mahmud mengingatkan bahwa persoalan pengelolaan instalasi farmasi di RSUD Aceh Singkil pernah menjadi perhatian publik pada 2018 ketika DPRK Aceh Singkil menemukan penumpukan obat kedaluwarsa di gudang farmasi. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola farmasi secara berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terulang.

ALAMP AKSI juga mendorong agar proses pemeriksaan melibatkan auditor maupun tenaga ahli yang memahami standar penyimpanan farmasi sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mampu memastikan kesesuaian spesifikasi teknis peralatan dengan standar kefarmasian.

“Yang terpenting adalah memastikan bahwa barang yang dibeli menggunakan anggaran negara benar-benar sesuai spesifikasi, layak digunakan, dan mampu menjamin pelayanan kesehatan yang aman bagi masyarakat,” ujar Mahmud.

Mahmud menambahkan, ALAMP AKSI akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Menurutnya, apabila seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan tentu akan memberikan kepastian kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya penyimpangan, proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…