BANDA ACEH– Dugaan permasalahan dalam pengadaan kulkas farmasi di RSUD Aceh Singkil mendapat sorotan dari Dewan Pimpinan Wilayah Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (ALAMP AKSI) Provinsi Aceh. Organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap proses pengadaan alat kesehatan tersebut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Ketua DPW ALAMP AKSI Aceh, Mahmud Padang, mengatakan pemeriksaan tidak semestinya hanya berfokus pada kondisi fisik kulkas farmasi yang menjadi sorotan, melainkan juga harus menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari proses perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga pengawasan dan serah terima barang.
“Jika benar terdapat kulkas farmasi yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi standar penyimpanan obat, maka seluruh proses pengadaannya patut ditelusuri. Pemeriksaan harus melihat apakah spesifikasi barang telah sesuai kontrak, bagaimana mekanisme penerimaan barang dilakukan, dan apakah terdapat indikasi penyimpangan dalam pelaksanaannya,” ujar Mahmud, Kamis (16/7/2026).
Menurut Mahmud, kulkas farmasi merupakan salah satu sarana penting dalam sistem pelayanan kesehatan karena berfungsi menjaga stabilitas mutu obat yang memerlukan penyimpanan pada suhu tertentu. Apabila peralatan tersebut tidak memenuhi standar, kondisi itu dikhawatirkan tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia menilai aparat penegak hukum perlu memeriksa dokumen perencanaan kebutuhan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), spesifikasi teknis, proses pemilihan penyedia, berita acara pemeriksaan barang, hingga mekanisme pembayaran apabila ditemukan dugaan ketidaksesuaian.
Mahmud mengatakan pengadaan alat kesehatan merupakan sektor yang membutuhkan pengawasan ketat karena menyangkut pelayanan publik. Oleh sebab itu, pemeriksaan dinilai perlu dilakukan secara administratif maupun teknis agar dapat diketahui apakah barang yang diterima benar-benar sesuai dengan spesifikasi yang telah dikontrakkan.
“Apabila nantinya ditemukan adanya perbedaan spesifikasi, kualitas barang yang tidak sesuai kontrak, atau indikasi perbuatan melawan hukum, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Mahmud juga mengingatkan bahwa RSUD Aceh Singkil telah berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut dia, fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD seharusnya diimbangi dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan itu dapat menjadi bahan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal rumah sakit, khususnya dalam pengadaan maupun pemeliharaan sarana penunjang pelayanan kesehatan.
Selain itu, Mahmud mengingatkan bahwa persoalan pengelolaan instalasi farmasi di RSUD Aceh Singkil pernah menjadi perhatian publik pada 2018 ketika DPRK Aceh Singkil menemukan penumpukan obat kedaluwarsa di gudang farmasi. Menurutnya, peristiwa tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola farmasi secara berkelanjutan agar persoalan serupa tidak terulang.
ALAMP AKSI juga mendorong agar proses pemeriksaan melibatkan auditor maupun tenaga ahli yang memahami standar penyimpanan farmasi sehingga hasil pemeriksaan tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi, tetapi juga mampu memastikan kesesuaian spesifikasi teknis peralatan dengan standar kefarmasian.
“Yang terpenting adalah memastikan bahwa barang yang dibeli menggunakan anggaran negara benar-benar sesuai spesifikasi, layak digunakan, dan mampu menjamin pelayanan kesehatan yang aman bagi masyarakat,” ujar Mahmud.
Mahmud menambahkan, ALAMP AKSI akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran publik. Menurutnya, apabila seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, hasil pemeriksaan tentu akan memberikan kepastian kepada publik. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya penyimpangan, proses penegakan hukum diharapkan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.








