Home » Aceh » Aktivis Minta Gakkumdu Usut Aktor Intelektual Kecurangan Pemilu Agara

Aktivis Minta Gakkumdu Usut Aktor Intelektual Kecurangan Pemilu Agara

aac0738e667a8b73ab7e5879e4d0826b

ACEH TENGGARA_ Personel Gabungan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Aceh Tenggara (Agara) diminta segera mengusut aktor intelektual kecurangan pemilu di TPS (Tempat Pemungutan Suara) 1 Desa Lawe Petanduk 1 dan Desa Aunan Kecamatan Ketambe yang diduga dilakukan oknum KPPS setempat. 

“Diduga onum KPPS dengan modus coblos lebih dari satu kali ke salah satu caleg dari partai tertentu,” Ujar Angah Selian, aktivis Korwil Jurnalis Online Kabupaten Agara kepada Presentatif, Minggu, 18 Februari 2024.

Menurutnya, dugaan pelanggaran tersebut, dilakukan oknum caleg guna memperoleh suara untuk kemenangannya di Kursi DPRK Aceh Tenggara.

“Dua kasus kejahatan demokrasi ini justru diduga turut serta dilakukan oknum KPPS sebagai penyelenggara yang seharusnya bersikap netral dan independen. Perbuatan ini mengandung perbuatan pidana dan prinsip Pemilih yang Jujur dan adil (Jurdil), oleh karena itu perlu penindakan sesuai hukum oleh Gakkumdu Aceh Tenggara sebagai pihak penegakan dan penindakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran dan kecurangan pemilu,”ujarnya.

Ketua Panwas Aceh Tenggara, Eka Prasetio Juanda Lubis, membenarkan adanya dugaan kecurangan di TPS 1 Desa Lawe Petanduk 1 Kecamatan Semadam dan TPS Aunan kecamatan Ketambe Aceh Tenggara.

Saat ini, kata Eka, sedang dilakukan penanganan dan sudah diamankan oleh Polres Aceh Tenggara. 

Lebih lanjut, Eka menjelaskan, penindakan tersebut bermula adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan pencoblosan di TPS Desa Lawe Petanduk lebih dari satu kali yang dilakukan oleh pemilih yang diduga ikut dilakukan oleh oknum KPPS.

“Maka setelah di TKP ternyata ada dugaan kecurangan lalu diamankan oleh pihak polisi, pertama diamankan di Polsek Semadam lalu di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan penindakan oleh Gakkumdu Aceh Tenggara,” Jelas Eka.

Eka menambahkan, terkait kecurangan itu, ada dugaan unsur pidana dan berpotensi membatalkan perolehan suara maka berpeluang dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

“Tapi kita proses terlebih dahulu sesuai proses hukum yang berlaku,” Ujarnya. (Sultan Habibi)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…