Home » Aceh » Aksi di Kantor Gubernur Aceh, AMPeS Minta BPN Cabut Izin PT SPT

Aksi di Kantor Gubernur Aceh, AMPeS Minta BPN Cabut Izin PT SPT

SUBULUSSALAM_ Mahasiswa yang tergabung di Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (AMPeS), hari ini menggelar aksi damai di kantor Gubernur Aceh, Selasa, 2 Juli 2024.

Disana, AMPeS meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Aceh segera mencabut izin PT Sawit Panen Terus (SPT) yang bergerak di perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam.

Selain itu, AMPeS juga menyampaikan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh, mengukur ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT MSSB dan pertengahan CSR perusahaan yang ada di Kota Subulussalam. Berikut tuntutan AMPeS.

Pertama, AMPeS meminta pertanggungjawaban PT SPT yang sudah menggarap Hutan Lindung (HL) dan meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera memproses secara hukum pihak PT SPT.

Kemudian, meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh mencabut izin PT SPT sekaligus Meminta pertanggungjawaban PT SPT yang sudah mencemari tempat wisata di Subulussalam dan mencemar sungai.

Selanjutnya, meminta BPN Aceh mengukur ulang HGU PT MSSB dan menekankan Pj Gubernur terhadap Pemeritahan Kota (Pemko) Subulussalam agar segera memeperoses permasalahan tersebut.

Terakhir, meminta Pj Gubernur menekankan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam agar menegaskan CSR bantuan dari perusahaan PT kepada masyarakat setempat.

Disampaikan M Ikhwan Sambo, dalam kesempatan itu, mereka di jumpai langsung oleh pihak Dinas Perkebunan dan Pertanian, Dinas lingkungan, BPN Aceh dan Pusat.

“Tadi pihak BPN berjanji kepada kami dalam waktu dekat ini mereka akan turun langsung ke lokasi, serta mengadakan rapat dengan Dinas terkait dan Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, terkait tuntutan tersebut,” ringkas M Ikhwan Sambo. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…