Home » Opini » Akibat Ketamakan Dan Prilaku Korup, APBA 2024 Akhirnya Dipergubkan

Akibat Ketamakan Dan Prilaku Korup, APBA 2024 Akhirnya Dipergubkan

IMG-20240303-WA0038

Kisruh pembahasan dalam rangka penetapan APBA antara eksekutif dan legislative Aceh, telah menjadi tontonan setiap awal tahun sejak paska damai. Bahkan pernah terjadi APBA baru ditetapkan dipertengahan tahun, sehingga dapat dipastikan implementasi APBA dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan, tidak mencapai target demi kesejahteraan rakyat Aceh. Fenomena kisruh penetapan APBA antara eksekutif dan legislative Aceh, telah menjadi modus kejahatan untuk merampok uang rakyat dan menjadi simpul kerawanan yang melanggengkan kemiskinan di Aceh.

Tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislative Aceh dalam penetapan APBA Ta 2024, dipicu oleh arogansi DPRA untuk memaksakan alokasi dana pokir sebesar 1,2 Triliun. Nampaknya DPRA telah gagal faham dalam memaknai Pokir yang sejatinya sebagai langkah proaktif anggota DPRA terhadap aspirasi rakyat yang selama ini belum tersentuh pembangunan. Ironisnya Pokir telah dijadikan alat mensiasati anggaran, demi mengejar rente para anggota DPRA. Jabatan anggota DPRA dengan predikat terhormat sebagai representasi rakyat, tapi secara sadar dan semata-mata hanya untuk mengejar rente, mereka lebih suka menjadi calo dan makelar proyek. 

Akibat waktu pembahasan penetapan APBA 2024 telah jatuh tempo, karena tidak ada titik temu antara eksekutif dan legislative Aceh, akhirnya pada 2 Maret 2024 Pj Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Aceh No 11 tahun 2024, mengatur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2024. Konsekuensi dari penetapan APBA 2024 melalui Pergub, maka pagu APBA 2024 akan mengacu pada total anggaran APBA 2023 alias 2 anggaran pembangunan 2024 untuk kesejahteraan rakyat “jalan di tempat”. Diakhir cerita dari konflik eksekutif dan legislative Aceh, rakyat juga yang dirugikan.

Fenomena ini merefleksikan buruknya kinerja eksekutif dan legislative Aceh, karena kepentingan pemenuhan nafsu individu melampaui tanggung jawab profesionalismenya.

Kegagalan meningkatkan alokasi APBA 2024, tentunya telah merenggut kesempatan rakyat Aceh untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Carut marut penyelenggaraan kekuasaan di Aceh, tentunya tidak adil jika hanya menuding pihak legislative Aceh, perlu juga untuk menakar keteladanan eksekutif dan yudikatif Aceh dalam membangun etika pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Mungkin saja hilangnya “rasa malu” jajaran DPRA, dilatar belakangi oleh “dendam kekuasaan” terhadap sepak terjang eksekutif Aceh yang memonopoli proyek yang didanai APBA demi mengejar rente. Bukan rahasia lagi bagaimana gurita kekuasaan Pj Gubernur, Kepala Dinas dan pejabat teras di lingkungan Prov Aceh, mencengkram SKPA yang memiliki anggaran gemuk, seperti Dinas PU, Dinas Pengairan, RSZA bahkan Dinas Dayah menjadi sasaran penjarahan para kroni-kroni Pejabat teras Aceh. Disisi lain jajaran institusi hukum di Aceh, alih-alih mengoptimalkan perannya untuk mengejar para pengemplang uang rakyat, justru asik cawe-cawe berebut proyek sebagai calo, maka tidak heran jika di beberapa SKPA kita melihat dalam daftar paket proyek, tertera “jatah Lingke” atau “jatah Batoh”.

Persoalan penetapan APBA 2024 melalui mekanisme Pergub, hanyalah satu mata rantai dari rentetan persoalan amburadulnya pengelolaan keuangan Aceh yang tidak mampu mengurai persoalan kemiskinan di Aceh. Kita harus berani jujur menuding biang kerok dari keterpurukan Aceh untuk mengejar ketertinggalan dibidang kesejahteraan rakyat. Kepada Pj Gubernur, Ketua DPRA, Kapolda dan Kajati Aceh, pesta sudah berakhir dan sekarang saatnya tugas cuci piring menjadi tanggung jawab anda. Harapan rakyat Aceh, tanggalkan jabatan anda jika masih besar keinginan menjadi pengusaha, karena para pengusaha/kontraktor di Aceh telah direnggut kesempatannya untuk memperoleh pekerjaan, sementara mereka tidak mungkin bisa jadi ASN, anggota DPRA, anggota Polri maupun Kejaksaan. Serakah dan tamak bukanlah budaya Aceh yang diintrodusir dari nilai-nilai Islam, oleh karenanya jika semua orang sudah jadi “anjing”, rakyat Aceh tetap setia menjadi manusia.

Dalam satu klausul disebutkan, bahwa akibat belum ditetapkannya Qanun Aceh tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2024, maka untuk memenuhi kelengkapan administrasi pembayaran gaji dan tunjangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Aceh Nomor 48 Tahun 2023 tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2024.

Menurut informasi dari internal Pemerintah Aceh, Pergub perubahan itu menetapkan 4 keputusan, antara lain, menetapkan alokasi pengeluaran daerah digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur, Wali Nanggroe, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRA, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Lembaga Keistimewaan Aceh.

Menurut DR. Syukriy Abdullah ahli akuntan nasional, Apabila penetapan APBA 2024 menggunakan mekanisme Pergub, maka total anggaran mengikuti nilai anggaran tahun lalu

Pokir sebagai biang keladi macetnya pembahasan apba 2024, mengingat pokir telah dijadikan ajang bagi bagianggaran. Pemahaman anggota dewan terhadap pokir sudah keliru, mereka berlindung dibalik institusi untukmembajak anggran demi kepentingan individu dan partai

Penambahan alokasi anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam RAPBA tahun anggaran 2024 dari jumlah awal Rp 400 miliar menjadi Rp 1,2 triliun masih menuai misteri di masyarakat Aceh. Pasalnya mulai dari DPRA hingga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) masih bungkam.

Oleh Sri Rajasa Chandra, M.BAP

enulis adalah Pemerhati Aceh

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…