Home » Aceh » Aceh Selatan Siapkan Jalan Cepat untuk Pengakuan Hutan Adat

Aceh Selatan Siapkan Jalan Cepat untuk Pengakuan Hutan Adat

IMG-20250919-WA0048

ACEH SELATAN- Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memastikan langkah percepatan pengakuan hutan adat segera dijalankan. Bupati Aceh Selatan, H. Mirwan MS, menegaskan dukungan penuh terhadap proses ini saat menerima tim Pusat Riset Hukum, Islam, dan Adat (PRHIA) Universitas Syiah Kuala (USK) di Pendopo Bupati, Jumat, 19 September 2025.

“Kami siap menyiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan. Aceh Selatan ingin menjadi contoh pengelolaan hutan adat yang maju dan produktif,” ujar Mirwan.

Kunjungan tim PRHIA yang dipimpin Sekretaris Dewan Pakar, Dr. M. Adli Abdullah, S.H., MCL., merupakan tindak lanjut dari arahan Rektor USK, Prof. Marwan. Mereka mendorong pemerintah daerah segera membentuk Panitia Penetapan Masyarakat Hukum Adat (MHA) sesuai Permendagri Nomor 52 Tahun 2014.

“Proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat harus melalui tahapan sistematis: mulai dari identifikasi, verifikasi, hingga validasi. Hasilnya nanti ditetapkan melalui SK Bupati sebagai dasar pengesahan hutan adat di tingkat pusat,” kata Dr. Adli.

Mirwan menyebut pengakuan hutan adat bukan hanya soal identitas masyarakat hukum adat, tetapi juga strategi pembangunan berkelanjutan. “Dengan adanya pengakuan ini, aktivitas masyarakat bisa lebih produktif, tetap menjaga kelestarian, dan sejalan dengan program ketahanan pangan Presiden Prabowo,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Bupati didampingi Asisten I Kamarsyah, Pj Asisten III, Ketua Majelis Adat Aceh, serta sejumlah kepala dinas. Dari pihak PRHIA, hadir para akademisi hukum dan adat seperti Dr. Teuku Muttaqin Mansur, Dr. Muazzin, Rusdi, Musliadi bin Usman, dan Zul ‘Aidy.

Mirwan mengajak seluruh pihak berkolaborasi mempercepat proses legalisasi hutan adat. “Saya minta semua pihak terkait mengambil langkah konkret. Ini kesempatan Aceh Selatan menegaskan peranannya sebagai daerah dengan tata kelola hutan adat yang berdaya dan lestari,” tutupnya.(DNQ)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…