JAKARTA — Kaukus Nusantara untuk Pemekaran Daerah mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) dan Provinsi Aceh Barat Selatan (ABAS).
Desakan itu disampaikan Koordinator Kaukus Nusantara untuk Pemekaran Daerah, Burhan Alpin, yang juga Sekretaris Jenderal Komite Persiapan Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (KP3ALA). Ia menyebut pemekaran sebagai salah satu jalan tengah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tengah memanasnya situasi di Aceh.
Menurut Alpin, kericuhan yang terjadi menjelang peringatan 21 tahun perdamaian Aceh menjadi alarm serius bagi pemerintah.
Ia mengecam insiden yang melibatkan pengusiran Wakapolda Aceh dari Masjid Raya Baiturrahman serta aksi penurunan bendera Merah Putih yang kemudian disebut diganti dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
“Malu kita di mata nasional dan dunia internasional melihat ini. Bagaimana lemahnya bangsa ini dalam menjaga keutuhan NKRI,” ujar Alpin saat dihubungi awak media.
Ia menilai peristiwa tersebut tidak semestinya terjadi, terlebih menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus.
Karena itu, Alpin meminta Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dan konkret untuk mencegah gejolak serupa kembali terjadi.
“Kami meminta dan mendesak dengan keras dan tegas agar Presiden Prabowo berani bersikap tegas. Ini sudah sangat memalukan di saat bangsa ini memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus,” katanya.
Di tengah situasi tersebut, Alpin kembali menawarkan pemekaran Aceh sebagai solusi yang menurut dia telah diperjuangkan masyarakat sejak 1999.
Ia mengatakan gagasan pembentukan ALA dan ABAS bukan isu baru. Menurut dia, pemekaran Aceh telah masuk dalam Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) 2010 dan pernah menjadi bagian dari pembahasan strategis pemerintah serta DPR RI.
“Pemekaran Aceh sudah masuk dalam Desartada 2010 oleh Kemendagri dan DPR RI sebagai kepentingan strategis nasional. Tidak perlu lagi menunggu persetujuan provinsi, hanya pertimbangan. Itu jelas ada dalam pasal pemekaran di UUPA,” ujar Alpin.
Ia mempertanyakan alasan pemerintah belum juga mengambil keputusan terhadap tuntutan tersebut.
“Kami menawarkan jalan tengah yang sudah puluhan tahun diperjuangkan sejak 1999, yaitu agar Aceh segera dimekarkan demi menjaga NKRI tetap utuh,” katanya.
Alpin bahkan mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan ketidakpuasan masyarakat berkembang menjadi tuntutan yang lebih ekstrem.
“Atau apakah harus menunggu kami dari ALA dan ABAS untuk ikut-ikutan meminta merdeka?” ujarnya.
Alpin juga menyoroti persoalan rentang kendali pemerintahan yang dinilainya terlalu jauh. Ia menyebut wilayah pedalaman dan pesisir barat-selatan Aceh memiliki kondisi geografis, sosial, serta adat istiadat yang berbeda.
Menurut dia, kondisi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk mempercepat pembentukan daerah otonomi baru.
“Pemerintah pusat dinilai tidak adil terhadap Provinsi Aceh sejak dulu, dan pemerintah provinsi lebih tidak adil lagi terhadap pemerintah kabupaten di wilayah kami di pedalaman dan pesisir barat-selatan,” katanya.
Ia menilai rentang kendali pemerintahan yang panjang berpotensi menghambat pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.
“Sudah sewajar dan selayaknya pemerintah pusat segera mengesahkan RUU tersebut sebelum Aceh lepas dan Indonesia bubar,” ujar Alpin.
Alpin kemudian membandingkan proses pemekaran di Aceh dengan kebijakan pemerintah terhadap Papua.
Ia mempertanyakan mengapa pemekaran di sejumlah wilayah Papua dapat dilakukan pemerintah, sementara tuntutan pembentukan ALA dan ABAS yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun belum mendapatkan kepastian.
“Kenapa daerah lain seperti Papua bisa dipecah menjadi beberapa provinsi tanpa permintaan masyarakatnya dan tanpa syarat yang lengkap? Tapi ketika kami diperlakukan tidak adil oleh pusat dan provinsi, Jakarta diam saja,” katanya.
Alpin menegaskan tuntutan pemekaran yang disuarakannya bukan sekadar persoalan pembentukan wilayah administratif, melainkan diklaim sebagai upaya mencari solusi atas persoalan rentang kendali, pemerataan pembangunan, dan menjaga stabilitas Aceh.
“Haruskah kami ikut teriak merdeka, atau mekarkan Aceh sekarang juga?” pungkasnya.








