Home » Aceh » Aceh Gelap, Sumut yang Kendalikan Saklar

Aceh Gelap, Sumut yang Kendalikan Saklar

IMG-20250930-WA0044

BANDA ACEH –  Dua hari terakhir Aceh kembali gulita. Listrik padam merata di hampir semua kabupaten/kota, kecuali Pulau Simeulue dan Pulau Weh yang berdiri dengan sistem mandiri. Sumber masalah berulang ini tetap sama: interkoneksi Aceh–Sumatera Utara.

“Masyarakat mengadu ke saya, listrik padam di mana-mana. Kehidupan rakyat dan pelayanan publik lumpuh,” kata Taqwaddin, mantan Kepala Ombudsman RI Aceh yang kini menjadi Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, Selasa, 30 September 2025.

Ia menilai masalah ini tak bisa lagi ditangani dengan tambal sulam teknis. “Jika interkoneksi jadi biang kerok, solusinya melepaskan diri dari Sumatera Utara. Butuh solusi strategis, bukan sekadar taktis,” ujarnya.

Taqwaddin menyoroti bahwa dasar aturan interkoneksi hanya sebatas Peraturan Menteri ESDM dan keputusan Dirut PLN. “Ini harus dibicarakan di level politik. Gubernur Aceh dan wakil rakyat di Senayan mesti menemui Menteri ESDM dan Dirut PLN,” katanya.

Krisis listrik membuat roda ekonomi lokal tersendat. Seorang penjahit di Kutabaro mengaku rugi besar. “Sudah lebih 12 jam mati listrik. Semua mesin kami berhenti total,” keluhnya.

Di media sosial, keluhan meluas. “Masalah listrik di Aceh sudah bertahun-tahun, kenapa tidak selesai? Apakah pemimpin kita tidak peduli?” tulis aktivis Yusalfi Nyakman.

Gangguan juga melanda dunia peradilan. “Rapat di Pengadilan Tinggi kacau. Ruangan panas, mic tak berfungsi. Pengetikan putusan tertunda karena seluruh berkas perkara ada di aplikasi SIPP,” ungkap Taqwaddin.

Ia mengingatkan agar Aceh tidak terus-menerus menjadi korban interkoneksi. “Setiap tahun kita rugi harta dan perasaan, tanpa ada ganti rugi yang jelas,” pungkas akademisi Fakultas Hukum USK yang juga Ketua ICMI Aceh itu.

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…