BANDA ACEH – Dua hari terakhir Aceh kembali gulita. Listrik padam merata di hampir semua kabupaten/kota, kecuali Pulau Simeulue dan Pulau Weh yang berdiri dengan sistem mandiri. Sumber masalah berulang ini tetap sama: interkoneksi Aceh–Sumatera Utara.
“Masyarakat mengadu ke saya, listrik padam di mana-mana. Kehidupan rakyat dan pelayanan publik lumpuh,” kata Taqwaddin, mantan Kepala Ombudsman RI Aceh yang kini menjadi Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor, Selasa, 30 September 2025.
Ia menilai masalah ini tak bisa lagi ditangani dengan tambal sulam teknis. “Jika interkoneksi jadi biang kerok, solusinya melepaskan diri dari Sumatera Utara. Butuh solusi strategis, bukan sekadar taktis,” ujarnya.
Taqwaddin menyoroti bahwa dasar aturan interkoneksi hanya sebatas Peraturan Menteri ESDM dan keputusan Dirut PLN. “Ini harus dibicarakan di level politik. Gubernur Aceh dan wakil rakyat di Senayan mesti menemui Menteri ESDM dan Dirut PLN,” katanya.
Krisis listrik membuat roda ekonomi lokal tersendat. Seorang penjahit di Kutabaro mengaku rugi besar. “Sudah lebih 12 jam mati listrik. Semua mesin kami berhenti total,” keluhnya.
Di media sosial, keluhan meluas. “Masalah listrik di Aceh sudah bertahun-tahun, kenapa tidak selesai? Apakah pemimpin kita tidak peduli?” tulis aktivis Yusalfi Nyakman.
Gangguan juga melanda dunia peradilan. “Rapat di Pengadilan Tinggi kacau. Ruangan panas, mic tak berfungsi. Pengetikan putusan tertunda karena seluruh berkas perkara ada di aplikasi SIPP,” ungkap Taqwaddin.
Ia mengingatkan agar Aceh tidak terus-menerus menjadi korban interkoneksi. “Setiap tahun kita rugi harta dan perasaan, tanpa ada ganti rugi yang jelas,” pungkas akademisi Fakultas Hukum USK yang juga Ketua ICMI Aceh itu.








