Home » Aceh » Aceh Besar dan Aceh Tamiang Teken Kerjasama Pengendalian Inflasi Daerah

Aceh Besar dan Aceh Tamiang Teken Kerjasama Pengendalian Inflasi Daerah

img-20240225-wa00121

ACEH TAMIANG- Penjabat (Pj) Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto melakukan penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang dalam upaya untuk pengendalian Inflasi daerah.

Penandatanganan KAD tersebut berlangsung di Aula Kantor Bupati Aceh Tamiang, Kuala Simpang, Minggu (25/2/2024).

Turut hadir para pejabat Pemkab Aceh Tamiang, antara lain Plh. Sekda Kabupaten Aceh Tamiang Muslizar, Asisten II Sekdakab Aceh Tamiang dr. Catur Hariyati, Kadis Pangan drh. Asmai, Kadis Koperindag Ibnu Aziz, Kadishub Drs. Syuibun Anwar, Kadis Pertanian Yunus, Kabag Perekonomian Setdakab Albittar, dan Kabag Umum Setdakab Zubir.

Sementara itu, Pj Bupati Aceh Besar turut didampingi Asisten II Sekdakab Aceh Besar M Ali, Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Besar, Achsani Taqwim dan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Antar Pimpinan Setdakab Aceh Besar Imam Munandar.

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Aceh Besar mengatakan, kerjasama antar daerah merupakan salah satu strategi dalam upaya saling memberikan dukungan potensial yang dimiliki salah satu daerah bagi daerah lain yang sifatnya saling menguntungkan.

“Kita melihat Kuala Simpang sebagai daerah Aceh yang sangat dekat dengan Kota Besar Sumatera Utara, sehingga punya peluang kerja sama dalam hal distribusi barang untuk membantu Aceh Besar yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari Sumatera Utara,” ujar Iswanto. 

Ia juga mengaku Aceh Besar memiliki pasar Induk Lambaro yang saat ini telah mampu menopang kebutuhan pangan untuk tiga daerah sekitar, yaitu Kota Banda Aceh, Sabang maupun Aceh Jaya. 

“Pasar Induk Lambaro Kecamatan Ingin Jaya yang berada di Aceh Besar, saat ini merupakan penopang pangan untuk pasar-pasar wilayah sekitar, baik untuk pasar Al Mahirah Banda Aceh, maupun untuk pasar di Sabang dan Aceh Jaya,” sebutnya. 

Iswanto juga mengatakan Aceh Besar juga sebagai daerah penyandang swasembada pangan atau gabah, setelah MoU ini diharapkan bisa diatur sub-sub kerjasama untuk mendukung kabupaten Aceh Tamiang di bidang swasembada pangan.

“Sebagai daerah swasembada pangan, setelah MoU ini diharapkan bisa diatur sub-sub kerjasama untuk mendukung Aceh Tamiang di bidang pangan,” katanya. 

Ia juga menambahkan dengan dukungan kementerian perdagangan dan Pj Gubernur Aceh selama ini, Pasar Induk Lambaro sedang dalam perluasan pembangunan untuk pembenahan hingga penataan lingkungan agar lebih terorganisir dan tertib.

“Kita harapkan setelah ini tuntas, Pasar Induk Lambaro akan lebih tertib dan bisa menampung pasokan berbagai keperluan lebih besar lagi,” pungkasnya.

Sementara itu, Plh Sekdakab Aceh Tamiang Muslizar menegaskan pihaknya sangat mendukung kerjasama kedua daerah ini, dan tentu langkah ini akan menguntungkan keduanya.

“Dengan adanya kerjasama ini kami tentu berkeinginan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Besar saling bersinergi sehingga mampu memberi manfaat bagi masyarakat di kedua daerah,” demikian Muslizar. 

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…