Home » Aceh » Abpednas Minta DPR Hentikan Penjaringan BPK di Kota Subulussalam

Abpednas Minta DPR Hentikan Penjaringan BPK di Kota Subulussalam

InShot_20240502_145410181

SUBULUSSALAM_ Setelah dibukanya penjaringan Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) se Kota Subulussalam, menuai kontroversi di kalangan masyarakat setempat. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) meminta DPR setempat menghentikan penjaringan.

Aturan penjaringan BPK tersebut, mengacu pada Peraturan Walikota (Perwal) Kota Subulussalam. Disamping itu, mendapat sorotan dari Syahbudiono ketua Abpednas Kota Subulussalam.

Menurut Syahbudiono, penjaringan BPK se Kota Subulussalam kali ini, terkesan sangat bertentangan dengan Perwal yang di maksud.

Pasalnya, berdasarkan dengan Perwal Kota Subulussalam di bagian kesatu umum Pasal 2 Poin ke 4 mengatakan. Panitia pemilihan sebagaimana di maksud pada ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPK dalam jangka 6 (Enam) Bulan sebelum keanggotaan BPK berakhir.

Diketahui, regulasi penjaringan BPK se Kota Subulussalam itu dimulai pada 16 April hingga pemilihan 11 Mei 2024, menyisakan sebulan masa kepemimpinan BPK saat ini.

“Ini jelas sangat bertentangan dengan Perwal yang disahkan oleh Walikota Subulussalam dalam rangka penjaringan BPK, penuh dengan tanda tanya Perwal yang sudah dikeluarkan malah di langgar sendiri,” sampai Syahbudiono, Kamis, 2 Mei 2024.

Ketua Abpednas Kota Subulussalam ini pun berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setempat, agar segera menangani persoalan penjaringan BPK saat ini dan dihentikan.

Menurut Syahbudiono, penjaringan BPK saat ini telah menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

“Kita berharap agar DPR Subulussalam segera memanggil pemerintah Kota Subulussalam terkait penjarinagn BPK saat ini,” imbuh Syahbudiono.

Ia pun menduga, dalam penjaringan BPK saat ini, adanya penumpang gelap atau titipan dari oknum-oknum penguasa di negeri Syekh Hamzah Fansuri ini.

“Kuat dugaan kita adanya titipan, dikarenakan penjaringan BPK sudah bertentangan dengan perwal yang di sahkan oleh Walikot Subulussalam itu sendiri,” tandas Syahbudiono. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…