Home » Aceh » Pemko Subulussalam Masih Belum Bayar Insentif Tenaga Kesehatan di RSUD

Pemko Subulussalam Masih Belum Bayar Insentif Tenaga Kesehatan di RSUD

IMG_20240327_093854

SUBULUSSALAM – Hingga memasuki bulan ke tiga tahun 2024, baik insentif dr spesialis dan honorarium paramedis hingga tenaga penunjang di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Subulussalam, ternyata belum dibayar Pemko Subulussalam, Selasa, 26 Maret 2024.

Sejak aksi mogok ala petugas medis, paramedis dan tenaga penunjang RSUD Kota Subulussalam yang lalu. Hingga hari ini, mereka belum juga menerima insentif dan honorariumnya.

Terhitung, hingga hari ini sudah berjalan 7 (Tujuh) bulan sejak aksi mogok dari bulan Agustus tahun 2023 lalu. Sedangkan insentif para dr spesialis di tahun 2023 belum juga dibayarkan terhitung dari bulan September sampai Maret 2024.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan surat komitmen yang ditanda tangani oleh Pemko Subulussalam, menyatakan akan mencairkan insentif dan honor paling lambat di bulan April tahun 2024, yang menggunakan Perwal.

Padahal, bulan April hanya hitungan beberapa hari lagi. Sementara hari raya Idul Fitri sudah di depan mata.

Berdasarkan pantauan Presentatif langsung di RSUD Kota Subulussalam, aktivitas di Rumah Sakit (RS) kebanggaan masyarakat Subulussalam tersebut, masih berlangsung seperti biasa nya.

Hanya menuai beberapa komplain dari pihak keluarga pasien terhadap pelayanan yang dianggap sedikit kurang memuaskan.

Namun, setelah keluarga pasien mengetahui bahwa mereka sebagai pejuang kemanusiaan belum juga menerima haknya terhitung 8 (Delapan) bulan, keluarga pasien dapat memakluminya.

Disisi lain, terdapat puluhan perawat RSUD Subulussalam yang akan eksodus ke Kabupaten Aceh Singkil, setelah mereka diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Hal ini, tentunya akan mempengaruhi layanan di RSUD Kota subussalam itu, mengingat beberapa perawat yang eksodus tersebut adalah perawat senior di RS setempat.

Para dr spesialis dan tenaga penunjang lainnya saat ini tengah berharap agar Pemko Subulussalam menunaikan komitmen yang telah ditandatangani dikertas bermaterai tersebut.

Jika tidak juga di realisasikannya, akankah aksi mogok kerja di RSUD Subulussalam akan kembali terjadi?. (JD)

Menarik Untuk Anda

Berita Terkait

Berita Terkini

Kapolri Turun Tangan Dukung Kampung Nelayan Merah Putih, Polri dan KKP Bidik Wilayah Terpencil

JAKARTA– Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah mendapat dukungan langsung dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, institusinya siap mengawal program prioritas Presiden tersebut, mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pengamanan laut dan penegakan hukum sektor perikanan. Komitmen itu disampaikan Suyudi saat menerima kunjungan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti…

Lomba Video Literasi MKU USK Resmi Ditutup, Sebanyak 325 Karya Mahasiswa Siap Dinilai Dewan Juri

Banda Aceh–Lomba Video Literasi Mata Kuliah Umum (MKU) di Universitas Syiah Kuala resmi ditutup. Hingga Sabtu malam (14/11/2026), panitia pelaksana telah menerima sebanyak 325 video yang merupakan proyek luaran pembelajaran dari enam mata kuliah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Mata Kuliah Umum (UPT MKU) USK. Menurut Kepala UPT MKU USK, Dr. Herman R, S.Pd.,…

Bukan Bedah Rumah! Kampung Nelayan Merah Putih Fokus Bangun Infrastruktur Perikanan, Ini Penjelasan Pemerintah

JAKARTA – Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) masih disalahpahami sebagian masyarakat. Program pemerintah yang digadang-gadang memperkuat ekonomi kawasan pesisir itu kerap dianggap sebagai proyek pembangunan atau bedah rumah bagi warga nelayan. Padahal, sasaran utama KNMP bukan membangun rumah pribadi, melainkan menyediakan infrastruktur dan fasilitas perikanan sesuai kebutuhan, potensi ekonomi, serta karakteristik geografis masing-masing desa…

Kejar Target 2.000 Kampung Nelayan Pada 2027, Menteri Trenggono Desak 100 Titik DED Rampung Desember

JAKARTA– Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menginstruksikan percepatan persiapan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Salah satu target yang kini dikebut adalah penyelesaian dokumen Detail Engineering Design (DED) untuk 100 titik paling lambat akhir Desember 2026. Instruksi tersebut menjadi langkah penting pemerintah dalam mengejar target pembangunan 2.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada…

Haerul : KNMP 2027 Tak Terganggu Dinamika Jabatan Wapres, Target 2.000 Kampung Nelayan Harus Tetap Jalan

JAKARTA– Dinamika pergantian kepemimpinan tidak boleh menjadi alasan tersendatnya program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) 2027. Sebanyak 4.000 calon lokasi ditargetkan rampung dinilai pada pertengahan Desember 2026, sebelum pemerintah melanjutkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) dan pembangunan 2.000 Kampung Nelayan pada 2027. Penegasan itu disampaikan Haerul, Tenaga Ahli Satgas KNMP 2027. Ia meminta seluruh…